Parigi moutong, gemasulawesi - Praktik lancung dugaan pungutan liar (pungli) sistematis dalam penerbitan barcode solar bersubsidi untuk sektor pertanian berhasil diendus.
Sindikasi terorganisir ini disinyalir melibatkan jaringan gurita yang terstruktur rapi, mulai dari oknum pejabat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), pengurus Kelompok Tani (Poktan), calo jalanan, hingga oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Hasil penelusuran mendalam dari sejumlah media lokal membongkar tabir gelap birokrasi yang mencekik para petani.
Untuk meloloskan atau menerbitkan satu buah barcode solar bagi kelompok tani, terdapat tarif khusus yang dipatok secara ilegal.
Baca Juga:
Bau Menyengat Transaksi Barcode Solar: Sektor Pertanian Parigi Moutong Kembali Digerogoti Oknum
Kelompok tani diwajibkan menyetor uang pelicin berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta per kelompok.
Angka yang fantastis bagi petani kecil ini menjadi syarat mutlak agar pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi hak mutlak mereka bisa diakses.
Jaringan ini bergerak sangat dinamis di lapangan. Para calo bertindak sebagai garda terdepan untuk memungut uang dari para petani.
Namun, pergerakan para calo ini bukanlah inisiatif pribadi. Mereka disebut bergerak lincah berdasarkan komando dan arahan langsung dari oknum-oknum yang bercokol di dalam internal Dinas TPHP Parigi moutong.
Baca Juga:
Dinas TPHP Parigi Moutong Dalam Zona Darurat Pungli
Pola ini diduga sengaja diciptakan untuk memutus mata rantai keterlibatan langsung pejabat dinas agar sulit tersentuh hukum saat praktik lancung ini mencuat ke publik.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas TPHP, Supriadin, bergegas memberikan bantahan resmi terkait indikasi keterlibatan institusinya.
"Kami pihak dinas tidak mengetahui ada persoalan pungli seperti itu, jika memang ada nanti disampaikan namanya pak. Mungkin ada orang lapangan yang nakal mengatasnamakan dinas biar kami cek nanti," dalihnya berlindung di balik retorika ketidaktahuan.
Kendati demikian, klaim sepihak dari pemangku kebijakan tersebut dinilai sebagai pembelaan normatif yang rapuh.
Baca Juga:
Dugaan Pungli Penyaluran Bantuan Alsintan Dinas TPHP Parigi Moutong Disebut Libatkan Oknum Pejabat
Fakta mengejutkan justru dibeberkan oleh sejumlah sumber resmi yang kredibel. Berdasarkan kesaksian dari narasumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, praktik pungli penerbitan barcode solar ini bukan lagi sekadar kasuistik atau ulah oknum lapangan semata.
Secara gamblang, sumber tersebut mengungkap bahwa skema "uang pelicin" ini telah mengakar kuat dan bertransformasi menjadi sebuah "budaya" yang dimaklumkan di lingkungan Dinas TPHP.
Kondisi ini memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Solar bersubsidi yang sejatinya dialokasikan negara untuk meringankan beban produksi petani miskin, justru dijadikan ladang perasan dan komoditas bisnis oleh mafia birokrasi.
Keterlibatan oknum Babinsa, yang seharusnya bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat di tingkat desa, kian menambah rapor merah penegakan integritas dalam penyaluran subsidi hajat hidup orang banyak.
Bantahan bernada defensif dari pihak dinas tidak boleh menghentikan proses penyelidikan. Diperlukan audit investigatif yang menyeluruh terhadap seluruh proses pengajuan dan penerbitan barcode solar di Dinas TPHP Parigi moutong.
Jika kejahatan struktural yang menghisap keringat petani ini terus dibiarkan tanpa ada sanksi hukum yang tegas, maka jargon kedaulatan pangan hanya akan berakhir menjadi slogan usang di atas kertas.
Penegak hukum dituntut segera bertindak memotong gurita sindikasi ini hingga ke akarnya. (fan)