Sejumlah Negara Barat Tangguhkan Pendanaan, Kepala UNRWA Sebut Itu Merupakan Hukuman Kolektif untuk Rakyat Palestina

Ket. Foto: Kepala UNRWA Menyatakan Penangguhan Pendanaan oleh Sejumlah Negara Barat Merupakan Hukuman Kolektif Barat untuk Warga Palestina
Ket. Foto: Kepala UNRWA Menyatakan Penangguhan Pendanaan oleh Sejumlah Negara Barat Merupakan Hukuman Kolektif Barat untuk Warga Palestina Source: (Foto/X/@UNRWAPartners)

Internasional, gemasulawesi – Terkait keputusan sejumlah negara Barat untuk menangguhkan atau menghentikan sementara pendanaan mereka untuk UNRWA, kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengungkapkan jika itu merupakan hukuman kolektif Barat terhadap rakyat Palestina.

Ketua UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebutkan jika dia terkejut dengan keputusan penangguhan tersebut saat bencana kelaparan sedang melanda di Jalur Gaza karena perang.

Selain ketua UNRWA, Sekjen PBB, Antonio Guterres, juga mendesak negara-negara Barat tersebut untuk mempertahankan kontinuitas mereka dalam hal pendanaan untuk UNRWA.

Baca Juga:
Menentang Semua Tindakan Darurat, Uganda Tegaskan Keputusan Hakim Julia Sebutinde di ICJ Tidak Wakili Posisi Negara Mereka

UNRWA merupakan badan atau organisasi utama yang memiliki tugas untuk membantu penduduk Jalur Gaza di tengah-tengah bencana kemanusiaan yang terjadi akibat perang.

Diketahui jika UNRWA memiliki 13.000 karyawan di Jalur Gaza.

Menurut laporan, lebih dari 2 juta pengungsi Palestina di Jalur Gaza menggantungkan hidupnya kepada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka.

Baca Juga:
Masih Perang, Warga Amerika Keturunan Arab Sebut Merasa Dikhianati dengan Dukungan Biden terhadap Penjajah Israel

“Itu termasuk dengan makanan dan juga tempat tinggal dan bantuan ini dapat runtuh kapan saja,” katanya.

Sekjen PBB yang berada dalam posisi yang sama dengan ketua UNRWA meminta negara-negara Barat untuk terus memberikan dukungannya karena kebutuhan mendesak dari masyarakat Palestina harus dipenuhi.

“Sedangkan untuk para pegawai PBB yang terlibat dalam Operasi Banjir Al-Aqsa akan dimintai pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Baca Juga:
Penindasan Meningkat dari Pemukim Penjajah Israel, Penggembala Palestina Sebut Mereka Ingin Hidup

Dia menambahkan jika puluhan ribu yang bekerja untuk UNRWA dan banyak di antara mereka yang berada dalam situasi yang paling berbahaya untuk pekerja kemanusiaan seperti mereka, tidak boleh dihukum.

Sebelumnya, diketahui jika penjajah Israel menuduh beberapa staf UNRWA memiliki keterlibatan dalam Operasi Banjir Al-Aqsa.

Menanggapi hal ini, beberapa negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Australia, memutuskan untuk tidak memberikan pendanaan sementara kepada UNRWA.

Baca Juga:
Perang Dekati Akhir Bulan Keempat, Mayoritas Terowongan Hamas di Bawah Jalur Gaza Dilaporkan Tetap Utuh

Laporan menyebutkan 9 orang dari 12 orang pegawai UNRWA yang dituduh terlibat telah diberhentikan.

“1 orang dipastikan meninggal dan 2 orang yang lainnya sedang kami klarifikasi identitasnya,” jelas Guterres.

Penjajah Israel dilaporkan terus menyerang UNRWA dan menyerukan agar Ketua UNRWA mengundurkan diri terkait apa yang mereka sebut insiden tersebut. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Dilakukan pada Berbagai Wilayah di Tepi Barat, Penjajah Israel Kembali Menahan 20 Warga Palestina

Menurut laporan, penjajah Israel kembali menahan 20 orang warga Palestina di Tepi Barat baru-baru ini di tengah agresi mereka.

Disebut Susul Keputusan ICJ, Penjajah Israel Tidak Akan Izinkan Lagi Pengunjuk Rasa Blokir Truk Bantuan Kemanusiaan

Menurut laporan, penjajah Israel dilaporkan tidak akan mengizinkan lagi para pengunjuk rasa untuk memblokir truk bantuan untuk masuk ke Gaza

Susul Bela Sungkawa untuk Tentara yang Tewas, Palestina Kritik Peru Karena Izinkan Warganya Ikut Berperang dengan Penjajah Israel

Palestina baru-baru ini mengkritik Peru karena mengizinkan warga negaranya untuk ikut melakukan perang di Jalur Gaza dengan penjajah Israel.

Inginkan Lebih Banyak Negara Hentikan Sementara Pendanaan UNRWA, Menlu Penjajah Israel Serukan Badan PBB Tersebut Diganti

Menteri Luar Negeri penjajah Israel menyerukan agar UNRWA diganti dan mendesak lebih banyak negara menghentikan pendanaan untuk UNRWA.

ICJ Keluarkan 6 Perintah Terkait Kasus Genosida, Apa Selanjutnya untuk Penjajah Israel dan Palestina?

Berikut ini yang akan terjadi selanjutnya untuk penjajah Israel dan Palestina setelah ICJ mengumumkan keputusannya pada hari Jumat.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;