Tahap Krisis, Bantuan yang Masuk ke Jalur Gaza Dilaporkan Tidak Lebih dari 20 Persen Kebutuhan Penduduk

Ket. Foto: Kementerian Pembangunan Sosial Menyatakan Jika Bantuan yang Masuk ke Jalur Gaza Tidak Lebih dari 30% Kebutuhan Penduduk
Ket. Foto: Kementerian Pembangunan Sosial Menyatakan Jika Bantuan yang Masuk ke Jalur Gaza Tidak Lebih dari 30% Kebutuhan Penduduk Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Dalam pernyataannya baru-baru ini, Kementerian Pembangunan Sosial di Otoritas Palestina menyebutkan jika persentase bantuan yang masuk ke Jalur Gaza untuk rakyat Palestina tidak lebih dari 20% kebutuhan penduduk.

Kementerian Pembangunan Sosial menambahkan jika apa yang tersedia untuk didistribusikan dari total bantuan juga dilaporkan tidak lebih dari 8% dari apa yang masuk ke Jalur Gaza.

Dalam pernyataan tersebut, Kementerian Pembangunan Sosial menegaskan jika saat ini masyarakat Palestina sedang berada di tahap krisis.

Baca Juga:
Serang Warga Palestina, Menteri Keuangan Berupaya Cegah Bank di Penjajah Israel Terapkan Sanksi Ekonomi oleh AS terhadap 4 Pemukim

“Mereka juga berada dalam perjuangan untuk tetap tinggal di tanah mereka juga perjuangan untuk menentukan nasib sendiri,” terang mereka.

Diketahui jika penjajah Israel memberlakukan pengepungan total di Jalur Gaza sejak tanggal 9 Oktober.

Penjajah Israel dilaporkan melarang masuknya semua bahan bakar dan juga bantuan untuk warga Palestina yang berada di Jalur Gaza.

Baca Juga:
Didirikan oleh Nelson Mandela, The Elders Desak Pendonor Segera Lanjutkan Pendanaan untuk UNRWA

Ini menyebabkan bantuan kemanusiaan menjadi terbatas untuk masuk.

Dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga tanggal 2 Februari 2024, dilaporkan hanya 9.893 truk bantuan kemanusiaan yang dapat masuk ke Jalur Gaza.

Sementara itu, sebelum perang dimulai, sekitar 500 truk masuk ke Jalur Gaza setiap harinya yang berarti seharusnya sekitar 60.000 truk masuk ke Jalur Gaza selama waktu 120 hari perang.

Baca Juga:
Semakin Banyak yang Tewas, Presiden Palestina Minta PBB Gandakan Upaya untuk Menghentikan Perang

Dikatakan meskipun jumlah ini masih berada di bawah kebutuhan penduduk Jalur Gaza, namun, salah satu hal yang mempengaruhinya adalah pengepungan yang dilakukan penjajah Israel terhadap Jalur Gaza sejak tahun 2007 lalu.

Dikabarkan jika mayoritas bantuan yang masuk ke Jalur Gaza belum diizinkan untuk masuk ke wilayah utara Jalur Gaza yang menjadi sasaran utama saat perang dimulai.

Karena perang ini, warga Palestina harus berhadapan dengan kelaparan karena terbatasnya makanan yang dapat mereka konsumsi.

Baca Juga:
Dibebaskan Penjajah Israel dalam Beberapa Hari Terakhir, OCHA Sebut Tahanan Palestina Butuh Pakaian dan Sepatu Musim Dingin

Para ahli berpendapat jika ini dilakukan sebagai rencana penjajah Israel untuk memaksa rakyat Palestina keluar dari Jalur Gaza dan masuk ke Sinai di Mesir. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Dilaksanakan Total, Pasukan Penjajah Israel Lakukan Penghancuran Besar Besaran terhadap Blok Pemukiman di Seluruh Gaza

OCHA melaporkan jika pasukan penjajah Israel melakukan penghancuran besar-besaran terhadap blok-blok pemukiman di seluruh Gaza.

Tegaskan Kembali Penolakannya terhadap Pemindahan Paksa Warga Palestina, Mesir Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza

Mesir dilaporkan menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan menegaskan kembali penolakannya terhadap pemindahan paksa rakyat Palestina.

Tuduh Rugikan Upaya Perang di Jalur Gaza, Menteri Keamanan Nasional Penjajah Israel Serang Pemerintahan Joe Biden

Menteri Keamanan Nasional penjajah Israel dilaporkan menuduh pemerintahan Joe Biden merugikan upaya perang di Jalur Gaza.

Banyak Orang Meninggal, Mantan Direktur Mossad Sebut Penjajah Israel Harus Membayar Mahal untuk Memulangkan Tawanan

Mantan direktur Mossad menyatakan penjajah Israel harus membayar mahal untuk membebaskan semua tawanan yang masih berada di Gaza.

Terjadi Kekurangan, Penjajah Israel Dikabarkan Akan Mendatangkan 65 Ribu Pekerja Asing untuk Menggantikan Warga Palestina

Penjajah Israel dikabarkan akan mendatangkan 65 Ribu pekerja asing yang nantinya akan menggantikan warga Palestina.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;