Pemimpin Senat AS Serukan Pemilu Baru, Duta Besar Penjajah Israel Tegaskan Sekutu Tidak Boleh Komentari Politik dalam Negeri

Ket. Foto: Duta Besar Penjajah Israel Menegaskan Sekutu Tidak Boleh Mengomentari Politik dalam Negeri Penjajah Israel
Ket. Foto: Duta Besar Penjajah Israel Menegaskan Sekutu Tidak Boleh Mengomentari Politik dalam Negeri Penjajah Israel Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Duta Besar penjajah Israel, Michael Herzog, menyatakan jika sekutu demokratis penjajah Israel tidak boleh mengomentari adegan politik dalam negeri penjajah Israel.

Hal tersebut diketahui disampaikan oleh Michael Herzog menyusul seruan dari pemimpin senat Amerika Serikat, Chuck Schumer, untuk mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri penjajah Israel, Benjamin Netanyahu.

Chuck Schumer juga menyerukan untuk dilakukan pemilu baru di penjajah Israel.

Baca Juga:
Susul Usulan Gencatan Senjata Baru Hamas, Kantor Perdana Menteri Penjajah Israel Sebut Akan Ada Pertemuan Kabinet

Diketahui jika Amerika Serikat adalah sekutu global terkuat penjajah Israel yang mengirimkan bantuan militer yang nilainya mencapai 3,8 miliar dolar USD per tahun.

Namun, dilaporkan jika rasa frustasi semakin meningkat di dalam pemerintahan Amerika Serikat, bahkan di antara sekutu lama penjajah Israel seperti Chuck Schumer, atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Schumer diketahui mengatakan jika koalisi dari Benjamin Netanyahu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penjajah Israel setelah tanggal 7 Oktober 2023 yang menjadi hari pertama dimulainya perang.

Baca Juga:
Sebut Ingin Berantas Hamas, Analis Ungkap Tujuan Utama Penjajah Israel Melakukan Perang Adalah Hukuman Kolektif

“Tidak seorang pun mengharapkan PM Netanyahu melakukan hal-hal yang harus dilakukan untuk memutus siklus kekerasan, menjaga kredibilitas penjajah Israel di panggung dunia dan juga berupaya menuju ke solusi 2 negara,” paparnya.

Di sisi lain, ketegangan meningkat di penjajah Israel mengenai peran kaum Yahudi ultra-Ortodoks penjajah Israel di militer ketika pemerintah mendekati batas waktu untuk meloloskan undang-undang baru yang mengatur atau menghapuskan militer de facto untuk mereka.

Kaum Yahudi ultra-Ortodoks penjajah Israel, yang juga disebut dengan Haredi, secara tradisional dikecualikan dari wajib militer sehingga mereka dapat fokus dalam mempelajari Taurat.

Baca Juga:
Karena Masalah Hak Asasi Manusia, Italia Tolak Permintaan Penjajah Israel untuk Mengekstradisi Warga Palestina

Ribuan orang berdemonstrasi di Tel Aviv menyerukan agar orang-orang Yahudi Haredi memikul beban mereka dan menjalani wajib militer, di tengah kekurangan personel akibat perang di Jalur Gaza. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Kekerasan Meningkat, AS Akan Jatuhkan Sanksi Baru untuk 2 Pos Terdepan Penjajah Israel di Tepi Barat

Amerika Serikat dilaporkan akan menjatuhkan sanksi baru untuk 2 pos terdepan penjajah Israel di Tepi Barat dan 2 pemukim penjajah Israel.

Peringatkan Harus Waspada, Norwegia Sarankan Perusahaan untuk Tidak Berurusan dengan Pemukiman Penjajah Israel

Pemerintah penjajah Israel menyarankan perusahaan-perusahaan Norwegia untuk tidak berurusan dengan pemukiman penjajah Israel.

Perang Masih Dilakukan, Kelompok Hak Pengungsi Palestina Salahkan Penjajah Israel Karena Sabotase Perundingan Gencatan Senjata

Kelompok hak-hak pengungsi Palestina dikabarkan menyalahkan penjajah Israel karena melakukan sabotase perundingan gencatan senjata.

Lakukan Sejumlah Serangan di Tepi Barat, Kemlu Palestina Tegaskan Itu Bukti Penjajah Israel Ingin Tingkatkan Ketegangan Selama Ramadhan

Kemlu Palestina menyatakan sejumlah serangan penjajah Israel di Tepi Barat bukti mereka ingin meningkatkan ketegangan selama Ramadhan.

Lakukan Serangan, Militer Penjajah Israel Klaim Membunuh 8 Pejuang Palestina di Jalur Gaza

Dalam keterangannya, militer penjajah Israel menyebutkan mereka telah membunuh 8 orang pejuang Palestina di Jalur Gaza.

Berita Terkini

wave

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.

Maut Mengintai di Buranga: Mengapa Tambang Ilegal di Depan Mata Polres Parigi Moutong Seolah Tak Tersentuh?

Bahaya di PETI Buranga berpotensi sama dengan Tambang ilegal yang berada di gunung Nasalena. Ancaman maut reruntuhan material mengintai.

Maut di Lubang Emas Lobu: Menagih Tanggung Jawab Pengelola PETI atas Tewasnya Penambang

Emas berdarah Parigi moutong kembali telan korban jiwa, kali ini PETI berlokasi di Desa Lobu Kecamatan Moutong yang kena giliran.


See All
; ;