Pemimpin Senat AS Serukan Pemilu Baru, Duta Besar Penjajah Israel Tegaskan Sekutu Tidak Boleh Komentari Politik dalam Negeri

Ket. Foto: Duta Besar Penjajah Israel Menegaskan Sekutu Tidak Boleh Mengomentari Politik dalam Negeri Penjajah Israel
Ket. Foto: Duta Besar Penjajah Israel Menegaskan Sekutu Tidak Boleh Mengomentari Politik dalam Negeri Penjajah Israel Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Duta Besar penjajah Israel, Michael Herzog, menyatakan jika sekutu demokratis penjajah Israel tidak boleh mengomentari adegan politik dalam negeri penjajah Israel.

Hal tersebut diketahui disampaikan oleh Michael Herzog menyusul seruan dari pemimpin senat Amerika Serikat, Chuck Schumer, untuk mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri penjajah Israel, Benjamin Netanyahu.

Chuck Schumer juga menyerukan untuk dilakukan pemilu baru di penjajah Israel.

Baca Juga:
Susul Usulan Gencatan Senjata Baru Hamas, Kantor Perdana Menteri Penjajah Israel Sebut Akan Ada Pertemuan Kabinet

Diketahui jika Amerika Serikat adalah sekutu global terkuat penjajah Israel yang mengirimkan bantuan militer yang nilainya mencapai 3,8 miliar dolar USD per tahun.

Namun, dilaporkan jika rasa frustasi semakin meningkat di dalam pemerintahan Amerika Serikat, bahkan di antara sekutu lama penjajah Israel seperti Chuck Schumer, atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Schumer diketahui mengatakan jika koalisi dari Benjamin Netanyahu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penjajah Israel setelah tanggal 7 Oktober 2023 yang menjadi hari pertama dimulainya perang.

Baca Juga:
Sebut Ingin Berantas Hamas, Analis Ungkap Tujuan Utama Penjajah Israel Melakukan Perang Adalah Hukuman Kolektif

“Tidak seorang pun mengharapkan PM Netanyahu melakukan hal-hal yang harus dilakukan untuk memutus siklus kekerasan, menjaga kredibilitas penjajah Israel di panggung dunia dan juga berupaya menuju ke solusi 2 negara,” paparnya.

Di sisi lain, ketegangan meningkat di penjajah Israel mengenai peran kaum Yahudi ultra-Ortodoks penjajah Israel di militer ketika pemerintah mendekati batas waktu untuk meloloskan undang-undang baru yang mengatur atau menghapuskan militer de facto untuk mereka.

Kaum Yahudi ultra-Ortodoks penjajah Israel, yang juga disebut dengan Haredi, secara tradisional dikecualikan dari wajib militer sehingga mereka dapat fokus dalam mempelajari Taurat.

Baca Juga:
Karena Masalah Hak Asasi Manusia, Italia Tolak Permintaan Penjajah Israel untuk Mengekstradisi Warga Palestina

Ribuan orang berdemonstrasi di Tel Aviv menyerukan agar orang-orang Yahudi Haredi memikul beban mereka dan menjalani wajib militer, di tengah kekurangan personel akibat perang di Jalur Gaza. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Kekerasan Meningkat, AS Akan Jatuhkan Sanksi Baru untuk 2 Pos Terdepan Penjajah Israel di Tepi Barat

Amerika Serikat dilaporkan akan menjatuhkan sanksi baru untuk 2 pos terdepan penjajah Israel di Tepi Barat dan 2 pemukim penjajah Israel.

Peringatkan Harus Waspada, Norwegia Sarankan Perusahaan untuk Tidak Berurusan dengan Pemukiman Penjajah Israel

Pemerintah penjajah Israel menyarankan perusahaan-perusahaan Norwegia untuk tidak berurusan dengan pemukiman penjajah Israel.

Perang Masih Dilakukan, Kelompok Hak Pengungsi Palestina Salahkan Penjajah Israel Karena Sabotase Perundingan Gencatan Senjata

Kelompok hak-hak pengungsi Palestina dikabarkan menyalahkan penjajah Israel karena melakukan sabotase perundingan gencatan senjata.

Lakukan Sejumlah Serangan di Tepi Barat, Kemlu Palestina Tegaskan Itu Bukti Penjajah Israel Ingin Tingkatkan Ketegangan Selama Ramadhan

Kemlu Palestina menyatakan sejumlah serangan penjajah Israel di Tepi Barat bukti mereka ingin meningkatkan ketegangan selama Ramadhan.

Lakukan Serangan, Militer Penjajah Israel Klaim Membunuh 8 Pejuang Palestina di Jalur Gaza

Dalam keterangannya, militer penjajah Israel menyebutkan mereka telah membunuh 8 orang pejuang Palestina di Jalur Gaza.

Berita Terkini

wave

Antisipasi Konflik, Polresta Ambon Dirikan Pos dan Gelar Patroli Gabungan

Polresta Ambon siagakan personel gabungan, dirikan pos, dan lakukan patroli untuk cegah konflik Kailolo-Kabauw meluas ke wilayah lain.

Dwiarso Budi Santiarto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto resmi terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial setelah unggul dalam dua putaran pemilihan.

Evakuasi Pekerja Terjebak di Tambang Grasberg Freeport Papua

PT Freeport menghentikan operasi sementara untuk mengevakuasi tujuh pekerja yang terjebak longsor di tambang bawah tanah Grasberg Papua.

Penjarahan Rumah Uya Kuya: Satu Pelaku di Bawah Umur Terlibat, Polisi Amankan Barang Bukti dan Kejar Tersangka Lain

Polisi tangani kasus penjarahan rumah Uya Kuya, libatkan anak di bawah umur, amankan barang bukti, dan buru pelaku lainnya.

Perampokan Rumah Kosong di Duren Sawit, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Polisi tangkap dua pelaku perampokan rumah kosong di Duren Sawit, dalami dugaan senjata api, dan buru dua pelaku lain.


See All
; ;