Internasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyambut baik kabinet baru Otoritas Palestina.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, waktu Amerika Serikat, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengatakan jika revitalisasi Otoritas Palestina (PA) sangat penting untuk membangun kondisi stabilitas di wilayah yang lebih luas.
Matthew Miller juga menyatakan jika revitalisasi Otoritas Palestina atau PA juga penting untuk memberikan hasil untuk rakyat Palestina di Tepi Barat dan juga Jalur Gaza.
Baca Juga:
Terdiri dari Sejumlah Dokter, WHO Terjunkan Tim Medis Internasional ke RS Kamal Adwan di Jalur Gaza
Diketahui jika Mahmoud Abbas, yang merupakan Presiden Otoritas Palestina, yang diketahui memiliki kekuasan terbatas di beberapa wilayah di Tepi Barat, menyetujui kabinet baru Otoritas Palestina di hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024.
Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammed Mustafa, mengatakan jika kabinet baru yang dijadwalkan mulai menjabat pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, mempunyai prioritas utama mengakhiri perang di Jalur Gaza.
“Kabinet baru Otoritas Palestina akan berupaya merumuskan visi untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga tersebut, termasuk dengan memikul tanggung jawab atas Jalur Gaza,” ujarnya.
Mohammed Mustafa diketahui menggantikan Mohammed Shtayyeh yang bersama dengan pemerintahannya memutuskan untuk mengundurkan diri pada bulan Februari lalu.
Mohammed Shtayyeh dilaporkan mengajukan pengunduran dirinya dengan alasan perlunya perubahan di tengah perang di Jalur Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.
Di sisi lain, meskipun ada tekanan yang meningkat dari para senator Demokrat dan anggota Kongres untuk membatasi bantuan militer ke penjajah Israel, Gedung Putih telah menandatangani transfer rutin bom dan pesawat tempur ke penjajah Israel.
Jumlahnya disebutkan sekitar 2,6 miliar USD dan itu tidak hanya untuk jet tempur, namun, juga untuk mendukung bom yang akan mereka berikan untuk penjajah Israel.
Hal ini terjadi meskipun ada keretakan yang semakin besar antara pemerintah penjajah Israel dan Amerika Serikat.
Awal pekan ini, Perdana Menteri penjajah Israel, Benjamin Netanyahu, tiba-tiba membatalkan rencana pertemuan antara pejabat Amerika Serikat dan penjajah Israel yang semula akan membahas rencana penjajah Israel untuk melakukan invasi darat ke Rafah. (*/Mey)
