Internasional, gemasulawesi – UNRWA hampir mencapai titik kritis dalam operasinya di Jalur Gaza karena semakin rumitnya persyaratan yang diberlakukan oleh penjajah Israel.
Hal tersebut disampaikan oleh kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, dalam keterangannya kemarin, tanggal 16 Oktober 2024, waktu setempat dalam konferensi pers di Berlin, Jerman.
Philippe Lazzarini menyatakan dia tidak akan menyembunyikan fakta bahwa pihaknya mungkin mencapai titik di mana pihaknya tidak akan mampu lagi beroperasi.
Baca Juga:
Tentara Penjajah Israel Mengerahkan Pasukan Tambahan di Tepi Barat Menjelang Hari Raya Yahudi
“Kita telah sangat dekat dengan kemungkinan titik kritis. Kapan itu akan terjadi? Saya tidak tahu. Tetapi kita telah sangat dekat dengan itu,” ujarnya.
Dia melanjutkan lembaga itu menghadapi kombinasi ancaman finansial dan juga politik terhadap keberadaannya, selain kesulitan dalam operasi sehari-hari, karena bantuan semakin dibutuhkan untuk melawan ancaman penyakit dan kelaparan.
Lazzarini memperingatkan terdapat risiko nyata, menjelang musim dingin, dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh masyarakat, bahwa kelaparan atau kekurangan gizi akut dapat menjadi kemungkinan yang mungkin terjadi.
UNRWA diketahui menyediakan pendidikan, kesehatan, dan bantuan kepada jutaan warga Palestina yang ada di Jalur Gaza, Yordania, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah.
Penjajah Israel memberlakukan pengepungan total di Jalur Gaza pada bulan Oktober tahun lalu dengan melarang masuknya makanan, air, bahan bakar, dan juga kebutuhan pokok lainnya, termasuk dengan pasokan medis.
Saat mengumumkan pengepungan itu, Menteri Pertahanan penjajah Israel, Yoav Gallant, mengatakan warga Palestina di Jalur Gaza adalah ‘manusia hina’.
Baca Juga:
Pasukan Penjajah Israel Dilaporkan Telah Membersihkan Ranjau Darat di Dekat Dataran Tinggi Golan
Semenjak itu, kelaparan buatan manusia mulai terjadi dengan puluhan orang yang meninggal karena kelaparan dan anak-anak adalah yang paling menderita.
Penjajah Israel telah lama melobi agar UNRWA ditutup karena lembaga tersebut merupakan satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina.
Di sisi lain, ratusan orang berkumpul beberapa waktu yang lalu di luar Parlemen Inggris untuk memperingati satu tahun genosida di Jalur Gaza dan agar pemerintah Inggris menetapkan tanggal 8 Oktober 2023 sebagai ‘Hari Peringatan Gaza’. (*/Mey)
