Otoritas Pendudukan Penjajah Israel Telah Mendirikan Sedikitnya 7 Pos Pemukiman Ilegal dalam 6 Bulan Terakhir di Area B Tepi Barat

Ket. Foto: Otoritas Penjajah Israel Mendirikan Sedikitnya 7 Pos Pemukiman Ilegal dalam 6 Bulan Terakhir di Area B Tepi Barat
Ket. Foto: Otoritas Penjajah Israel Mendirikan Sedikitnya 7 Pos Pemukiman Ilegal dalam 6 Bulan Terakhir di Area B Tepi Barat Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Kelompok hak asasi manusia penjajah Israel, Peace Now, mengatakan otoritas pendudukan penjajah Israel telah mendirikan sedikitnya 7 pos pemukiman ilegal dalam 6 bulan terakhir di Area B Tepi Barat yang diduduki.

Peace Now, yang memantau aktivitas pemukiman, menyampaikan di situs webnya bahwa untuk pertama kalinya sejak Perjanjian Oslo, tim Settlement Watch Peace Now mendokumentasikan pendirian setidaknya 7 pos terdepan di dalam Area B.

Peace Now menjelaskan 5 pos terdepan ini dibangun di lahan luas di sebelah timur dan tenggara kota Betlehem yang terletak di Area B, tempat warga Palestina dilarang membangun.

“Salah satu dari 2 pos pemukiman lainnya didirikan di sebelah timur pemukiman Ofra di Tepi Barat tengah, di tanah milik penduduk desa Palestina Ein Yabrud,” kata mereka.

Baca Juga:
Istri Benjamin Netanyahu Dituduh Melakukan Intimidasi terhadap Saksi

Pos paling depan lainnya terletak di sebelah utara dekat dengan pemukiman Shilo, sebelah selatan pos paling depan pemukiman ilegal Adei Ad.

Pos paling depan ini dibangun di atas tanah milik penduduk desa Palestina di Turmus Ayya.

Mereka menunjukkan sejumlah warga Palestina mengungsi dari daerah-daerah ini karena serangan berulang-ulang oleh pemukim penjajah Israel yang kemudian menyita rumah-rumah milik mereka.

“Setelah menguasai Area C dan secara otomatis menggusur warga Palestina melalui penghancuran rumah dan juga kekerasan pemukim, para pemukim kini mengarahkan perhatian mereka ke Area B,” mereka memperingatkan.

Baca Juga:
Hamas Mengaku Telah Menembak Seorang Perwira Tentara Penjajah Israel di Jalur Gaza Utara

Di sisi lain, Komisioner Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, di media sosial mengungkapkan semua aturan perang dilanggar di Jalur Gaza oleh penjajah Israel.

Warga Palestina di Jalur Gaza telah menghadapi genosida penjajah Israel yang terus berlangsung selama lebih dari 14 bulan.

“Semua perang punya aturan,” ucapnya di media sosial. Dia menambahkan semua aturan tersebut telah dilanggar.

Dia menegaskan serangan terhadap sekolah dan juga rumah sakit telah menjadi hal yang biasa.

Baca Juga:
Seorang Anak Palestina Terbunuh saat Ranjau Darat Penjajah Israel Meledak di Daerah Betlehem

“Dunia tidak boleh mati rasa,” pungkasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

Istri Benjamin Netanyahu Dituduh Melakukan Intimidasi terhadap Saksi

Istri Perdana Menteri Penjajah Israel, Sara Netanyahu, dituduh melakukan intimidasi dan juga pelecehan terhadap saksi.

Hamas Mengaku Telah Menembak Seorang Perwira Tentara Penjajah Israel di Jalur Gaza Utara

Seorang perwira tentara penjajah Israel di kamp pengungsi Jabalia yang terletak di Jalur Gaza bagian utara telah ditembak oleh Hamas.

Seorang Anak Palestina Terbunuh saat Ranjau Darat Penjajah Israel Meledak di Daerah Betlehem

Ketika ranjau darat milik penjajah Israel meledak di daerah Betlehem, Tepi barat, seorang anak Palestina dilaporkan terbunuh.

Pertahanan Sipil Gaza Sebut Penjajah Israel Tinggalkan Jasad Warga Palestina untuk Anjing Liar

Penjajah Israel disebutkan oleh Pertahanan Sipil Gaza meninggalkan jasad warga Palestina untuk anjing-anjing liar.

Seorang Pemuda Palestina Dipukuli dengan Kejam selama Serangan Penjajah Israel di Tepi Barat

Seorang pemuda dipukuli oleh pasukan penjajah Israel dengan kejam dan menyebabkannya terluka dalam serangan di Tepi Barat.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;