Internasional, gemasulawesi – Seorang pejabat Palestina. Wakil Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi di Jalur Gaza bernama Khaled Abu-Nada, menyampaikan tahun ajaran di Jalur Gaza yang terkepung akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, setelah 16 bulan terhenti karena perang di Jalur Gaza.
Khaled Abu-Nada menyatakan kementeriannya telah mengadakan pertemuan dengan anggota komiter darurat, direktur umum, direktur pendidikan, dan kepala sekolah sejak dimulainya gencatan senjata untuk mempercepat penilaian kerusakan di sektor pendidikan publik dengan tujuan mengembangkan rencana untuk memulai kembali tahun ajaran hari Sabtu.
“Kementerian dan direktorat telah memulihkan dan membersihkan sekolah, menyingkirkan puing-puing, dan berupaya menyediakan meja sekolah untuk para siswa,” ungkapnya.
Dia mengimbau warga untuk mengembalikan perabotan sekolah yang pernah mereka gunakan semasa perang.
Baca Juga:
Seorang Wanita Palestina Dibunuh oleh Pasukan Penjajah Israel di Timur Rafah Jalur Gaza Selatan
Dia menunjukkan tim kementerian di Jalur Gaza dan Ramallah juga bekerja sepanjang waktu untuk menyelenggarakan sesi ujian sekolah menengah yang dijadwalkan pada awal bulan Maret.
Di sisi lain, selebaran dilaporkan telah muncul di Jalur Gaza yang mengancam warga Palestina dengan pengusiran paksa dan menunjukkan bahwa baik Amerika maupun Eropa tidak peduli dengan nasib mereka.
Media daerah melaporkan keberadaan selebaran itu setelah salinan dokumen yang diduga tersebut diunggah ke media sosial.
“Pikirkan kembali posisi Anda. Peta dunia tidak akan berubah jika semua orang Jalur Gaza tidak ada lagi. Tidak seorang pun akan bersimpati kepada Anda dan tidak seorang pun akan bertanya tentang Anda. Anda telah ditinggalkan sendirian untuk menghadapi nasib Anda yang tak terelakkan,” pungkasnya.
Sementara itu, IRC atau Komisi Penyelamatan Internasional telah merilis pernyataan yang menyebutkan setidaknya 224 anak Palestina telah terbunuh di Tepi Barat sejak Januari 2023 yang merupakan setengah dari seluruh kematian anak di Tepi Barat sejak pencatatan PBB dimulai di tahun 2025.
Pernyataan itu menyampaikan lonjakan kekerasan ini menyebabkan trauma yang mendalam dan menghalangi IRC beserta mitranya untuk menanggapi dan memenuhi kebutuhan yang meningkat di Jenin, salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak. (*/Mey)
