Berita Kesehatan, gemasulawesi – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyebutkan ada enam provinsi prevalensi angka stunting di bawah 20 persen.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam keterangan di Jakarta, Kamis 15 Desember 2022.
“Sementara angka pastinya masih dalam proses karena hasil data PK belum lengkap, setelah pertemuan ini akhir Desember juga diharapkan semua angka sudah siap. Sehingga di tahun 2022 benar-benar memiliki base line indikator kinerja yang dapat di ukur tahun berikutnya,” ucap Hasto Wardoyo.
Pada Rapat Konsolidasi, Capaian dan Kendala Implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Final RAN 2021-2024 di Kementerian dan Lembaga pada Selasa 13 Desember 2022 di Jakarta, katanya, BKKBN terus melakukan pemantauan dan Evaluasi berbagai kegiatan untuk mempercepat implementasi penurunan stunting di Indonesia.
Baca: Dinkes Palu Sebut Prevalensi Stunting Kota Palu Turun 6,2 Persen
Permasalahan prevalensi stunting di tingkat nasional merupakan klaster dari enam provinsi dengan prevalensi stunting yang sangat tinggi atau lebih besar dari 30 persen.
Berdasarkan observasi tersebut, enam provinsi dengan angka stunting di bawah 20% adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Lampung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali.
Sayangnya, kata dia, prevalensi stunting di 22 provinsi masih tergolong tinggi yakni 20 hingga 30 persen.
Baca: Berbagi Pengalaman, BKKBN Sulsel dan BKKBN Jatim Tangani Stunting
Dengan target 14 persen pada tahun 2024, ia mengatakan ada kebutuhan untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk memastikan akses penuh ke intervensi gizi yang spesifik dan sensitif keluarga berisiko stunting.
Salah satunya sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021, pelaporan rutin semesteran atau semesteran atas seluruh key indicator kegiatan antar departemen/lembaga diperlukan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan penurunan Stunting di tingkat nasional.
Ia berharap seluruh niat baik dari pertemuan tersebut dapat menjadi momentum agar semua indikator kinerja dan definisi operasional dapat dimatangkan untuk menjadi acuan pencapaian selanjutnya.
Baca: Gizi Kronis dan Infeksi Berulang Penyebab Stunting
Ia juga mengakui bahwa perjalanan BKKBN untuk menurunkan angka stunting lebih dari tahun ini, ada pembelajaran penting dan catatan yang menjadi bahan refleksi bagi tim BKKBN dan Tim untuk Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Kami mengundang semua untuk berkontribusi dalam pertemuan ini, termasuk kendala yang dihadapi di daerah ini, yang menjadi dasar untuk pengembangan strategi baru, sehingga menjadi langkah baru untuk melanjutkan langkah yang ada dan strategi baru untuk perbaikan di tahun 2023,” ucap Hasto Wardoyo. (*/Ikh)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
