Kupas Tuntas, gemasulawesi - Beberapa jam setelah pelarangannya di Amerika Serikat, layanan TikTok dipulihkan dengan bantuan Donald Trump.
Presiden AS yang baru itu meyakinkan perusahaan tersebut bahwa mitranya tidak akan dikenai sanksi karena bekerja sama dengan mereka setelah batas waktu 19 Januari yang ditetapkan dalam RUU AS tahun lalu.
Terungkap pula bagaimana layanan tersebut dapat bertahan di negara tersebut dalam jangka panjang.
Kini, Tiongkok telah menanggapi rencana yang diusulkan Donald Trump untuk mempertahankan TikTok di negara tersebut.
Dilansir dari Android Headlines, Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menjawab beberapa pertanyaan terkait situasi TikTok dan hubungan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Dimulai dengan TikTok, posisi Tiongkok terkait potensi penjualannya adalah bahwa langkah tersebut harus "diputuskan secara independen oleh perusahaan berdasarkan prinsip pasar."
Rencana yang diusulkan Trump adalah agar Amerika Serikat membeli 50 persen saham TikTok di AS melalui perusahaan lokal.
Tidak diungkapkan perusahaan mana yang dapat mengajukan penawaran, namun inisiatif Project Liberty baru-baru ini muncul sebagai kandidat.
Mao juga berbicara lebih umum tentang situasi perusahaan Tiongkok di Amerika Serikat.
Ia mengatakan bahwa pejabat AS harus "mendengarkan dengan saksama suara-suara rasional dan menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, jujur, dan tidak diskriminatif bagi entitas pasar dari semua negara untuk beroperasi di Amerika Serikat."
Juru bicara tersebut mengingat popularitas TikTok yang sangat besar di Amerika Serikat, di mana platform media sosial tersebut memiliki sekitar 170 juta pengguna aktif di negara tersebut.
Ditambah lagi, kantornya menampung sekitar 7000 karyawan, jadi Mao mengklaim bahwa kehadiran aplikasi tersebut telah membantu meningkatkan konsumsi dan lapangan kerja lokal juga.
"Jika perusahaan asal Tiongkok terlibat, maka mereka harus mematuhi hukum dan peraturan dari Tiongkok," tambahnya.
Elon Musk baru-baru ini mengangkat isu larangan Tiongkok terhadap layanan Amerika Serikat.
"Situasi saat ini di mana TikTok diizinkan beroperasi di Amerika, tetapi X tidak diizinkan beroperasi di Tiongkok adalah 'tidak seimbang,' dan sesuatu perlu diubah," katanya.
Mao menjawab bahwa bisnis asing diterima di Tiongkok selama mereka mengikuti aturan dan hukum negara tersebut.
Banyak layanan teknologi asing tidak tersedia di Tiongkok karena tidak mematuhi peraturan data lokal.
Peraturan ini dilaporkan menyiratkan adanya resiko privasi pengguna karena tuntutan pemerintah Tiongkok.
Meski demikian, Mao menegaskan bahwa Tiongkok tidak pernah dan tidak akan meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan data pengguna di luar negeri.
Saat ini belum diketahui apa posisi ByteDance terkait usulan penjualan TikTok oleh Donald Trump.
Untuk saat ini, mungkin itu satu-satunya cara agar layanan tersebut tetap beroperasi di Amerika Serikat. (*/Armyanti)
