Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Pada penyelenggaran Pemilu serentak 2020, fungsi insan media ternyata hampir serupa dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
“Fungsi media yang hampir serupa dengan DKPP, dalam hal ini mengontrol dan pantau kinerja penyelenggara Pemilu,” ungkap Anggota DKPP, Didik Supriyanto, di Kota Palu, Senin 16 November 2020.
Ia melanjutkan, posisi media atau wartawan bisa melakukan aduan. Sebagaimana halnya di provinsi lain, laporan dari wartawan cukup efektif dan sudah banyak yang diproses atau disidangkan DKPP.
Baca juga: DKPP Ajak Pantau Pelaksanaan Pemilu
Namun, DKPP lebih fokus pada mengontrol dan pantau penyelenggara pemilu yang terlibat pelanggaran kode etik.
“Kinerja DKPP, juga pasif hanya jika aduan saja baru memproses,” tuturnya.
Apa yang disampaikan media kata dia, bisa menjadi alat kontrol di masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Baca juga: DKPP: Banyak Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulteng
Contohnya, Pilkada serentak tahun 2002 yang juga dibarengi dengan adanya pandemi Covid-19.
“Setidaknya, media bisa terus melakukan kontrol atau mengingatkan penyelenggara untuk menaati protokol kesehatan,” jelasnya.
Sementara itu, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP, Dr Muhammad Tavip menyinggung perihal sedikitnya kasus Pemilu 2019 lalu di Sulteng yang sampai berperkara ke DKPP.
Kata dia, sedikitnya laporan yang sedikit itu, tidak menjamin bahwa penyelenggara di Sulteng sudah menegakkan kode etik dengan benar.
Baca juga: DKPP Turunkan Abd Chair Dari Kursi Ketua KPU Parimo
“Sebaliknya, banyaknya laporan ke DKPP juga bukan mengartikan buruknya kinerja penyelenggara,” tegasnya.
Seharusnya kata dia, bukan hanya itu kasus dari Sulteng yang diproses DKPP. Ia mencontohkan, adanya TPS di sebuah ruko yang di dalamnya justru terdapat CCTV yang memantau langsung bilik suara.
Padahal, itu juga bisa diartikan kurangnya profesionalitas penyelenggara yang bisa diadukan ke DKPP.
Selanjutnya, Sekretaris AJI Palu Yardin Hasan mengingatkan kepada media agar tidak terjebak dengan upaya glorifikasi yang dilakukan kandidat tertentu.
“Jika memang jurnalis harus terikat dengan kepentingan pemilik media tempatnya bekerja, maka selemah-lemahnya iman adalah kita tidak ikut-ikutan terjebak dengan keinginan kandidat untuk ikut mempengaruhi masyarakat dengan memberitakan yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya,” tutupnya.
Baca juga: Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu
Laporan: Muhammad Rafii
