Pastikan Kondisi Pengungsi Rohingya, Komnas HAM Sebut Telah Berkoordinasi dengan Kemenkumham

Ket. Foto : Komnas HAM Ungkap Telah Melakukan Koordinasi dengan Kemenkumham Terkait Pengungsi Rohingya (Foto/X/@UNHCRIndo)
Ket. Foto : Komnas HAM Ungkap Telah Melakukan Koordinasi dengan Kemenkumham Terkait Pengungsi Rohingya (Foto/X/@UNHCRIndo) Source: (Foto/X/@UNHCRIndo)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, tanggal 10 Desember 2023, Komnas HAM menyatakan jika pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan terhadap para pengungsi Rohingya yang juga diduga menjadi korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang).

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan jika timnya telah terjun langsung ke Aceh untuk melakukan hal tersebut.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menambahkan Komnas HAM juga telah melakukan koordinasi dengan Kemenkumham untuk memastikan kondisi para pengungsi Rohingya.

Baca Juga: Digelar di PN Tipikor Jakarta, Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU Hari Ini

Sedangkan untuk upaya diplomasi, menurut Atnike, akan didorong juga oleh Komnas HAM.

Atnike mengatakan jika diplomasi akan dilakukan melalui PBB.

“Kami akan melakukan diplomasi melalui PBB,” katanya.

Baca Juga: Imelda Herawati Jadi Hakim Tunggal, Sidang Praperadilan Firli Bahuri Digelar Perdana Hari Ini

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyampaikan jika pada dasarnya para pengungsi Rohingya ini merupakan korban mafia.

“Hingga saat ini, Indonesia mempunyai peran yang besar untuk membantu korban pengungsian seperti pengungsi Rohingya,” ujarnya.

Yasonna juga menuturkan jika pengungsi yang ada di Indonesia bukan hanya pengungsi Rohingya saja.

Baca Juga: Kembali Datang, 200 Pengungsi Rohingya Tiba di Pidie dan 135 Lainnya ke Aceh Besar

“Indonesia kini memiliki sekitar 13 ribu pengungsi yang datang dari berbagai wilayah di dunia, seperti Afghanistan, Iran dan yang terakhir ini adalah pengungsi Rohingya,” jelasnya.

Yasonna menerangkan para pengungsi Rohingya sebenarnya adalah korban sebab mereka harus menjual harta benda yang dimiliki untuk dapat berlayar menuju ke Indonesia.

“Saya sendiri berharap ada tindakan yang signifikan dari pemerintah Indonesia dan UNHCR untuk sama-sama menemukan solusi yang tepat untuk para pengungsi Rohingya,” terangnya.

Baca Juga: Dari Jawa Barat hingga IKN, 5 Bendungan di Indonesia Ini Akan Diresmikan Pemerintah Awal Tahun 2024

Para pengungsi Rohingya yang sekarang berada di Aceh kini diketahui menghadapi penolakan dari masyarakat Aceh.

Berdasarkan laporan, warga mengangkut pengungsi Rohingya yang jumlahnya mencapai 135 orang dari Aceh Besar menuju ke Kantor Gubernur Aceh yang berada di Banda Aceh.

Pihak yang berwenang kemudian memindahkan para pengungsi Rohingya tersebut ke lokasi perkemahan Pramuka yang terletak di Pidie.

Baca Juga: WA Sudah Pulih, Butet Kartaredjasa Harap Pelakunya Dapat Segera Ditangkap Polisi

Diketahui jika warga menggunakan 4 truk untuk mengangkut para pengungsi Rohingya tersebut. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Wakil Ketua KPK Tegaskan Ucapan Menkopolhukam Tidak Berbasis pada Data

Hari ini, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan jika pernyataan Mahfud MD tidak berbasis pada data.

Soroti Pernyataan Mahfud MD, MAKI Nilai Penetapan Tersangka di KPK Telah Penuhi Alat Bukti

Terkait pernyataan Mahfud MD, MAKI menilai KPK telah memenuhi alat bukti saat melakukan penetapan tersangka selama ini.

Berpotensi Hasilkan Guguran Lava dan Awan Panas, BNPB Sebut Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Masih Cukup Tinggi

BNPB menyatakan pada hari ini, 10 Desember 2023, aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi masih cukup tinggi.

Mahfud MD Kritik OTT KPK, Pengamat Hukum Sebut Tugas Menkopolhukam Adalah Berikan Teguran Resmi

Terkait pernyataan Mahfud MD mengenai OTT KPK, pengamat hukum nyatakan tugas dari Menkopolhukam adalah berikan teguran resmi.

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;