Peringatan Hakordia, Nawawi Pomolango Sebut Teknologi Dapat Meminimalisir Perilaku Koruptif

Ket. Foto : Nawawi Pomolango Mengungkapkan Teknologi Dapat Meminimalisir Perilaku Koruptif (Foto/X/@jokowi)
Ket. Foto : Nawawi Pomolango Mengungkapkan Teknologi Dapat Meminimalisir Perilaku Koruptif (Foto/X/@jokowi) Source: (Foto/X/@jokowi)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, tanggal 12 Desember 2023, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia, Nawawi Pomolango yang diketahui kini menjabat sebagai Ketua KPK sementara menyebutkan jika perbuatan korupsi masih sering terjadi di daerah.

Nawawi Pomolango lantas menyatakan jika salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk meminimalisir praktek korupsi di daerah adalah dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang saat ini.

Nawawi Pomolango menambahkan jika sinergitas dan penggunaan teknologi informasi dalam memberantas koruspi sejatinya adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh semua orang.

Baca Juga: Diberhentikan dari Ketua PBNU Karena Pergantian Kepengurusan, Nusron Wahid Sebut Akan Tetap Terus Berkontribusi

Nawawi lantas mencontohkan fenomena seperti uang ketok yang disinyalir dilakukan oleh oknum anggota DPRD untuk mengesahkan APBD.

“Terdapat juga contoh dalam hal pelayanan publik seperti penerbitan izin atau rekomendasi yang dibutuhkan di tingkat pusat ataupun daerah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Nawawi mengakui jika KPK memanfaatkan IT hingga teknologi pemerintahan.

Baca Juga: Sidang Pra Peradilan, Kuasa Hukum Firli Bahuri Bantah Seluruh Eksepsi

“Hal itu pihak kami lakukan untuk memperbaiki sistem yang ada dan telah selama ini dimiliki, serta untuk mempersulit peluang mereka yang ingin atau sedang melakukan korupsi,” ujarnya.

Mengenai fenomena uang ketok yang banyak terdapat di daerah, Nawawi kemudian menyinggung proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung yang dikatakan pernah membuat Presiden Jokowi kecewa.

“Penyerapan anggaran pemerintah juga faktanya masih sangat rendah dan selalu menjadi masalah untuk setiap tahunnya,” jelasnya.

Baca Juga: Rilis Hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022, BPS Sebut Masyarakat Indonesia Paling Banyak Habiskan Uang untuk Internet

Di peringatan Hakordia tersebut, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, juga mengungkapkan permintaannya kepada para istri pejabat dan juga menteri untuk mengingatkan suami mereka untuk tidak melakukan korupsi.

“Karena perilaku korupsi dapat saja pemicunya berasal dari permintaan dari keluarga mereka sendiri,” terangnya.

Johanis menegaskan KPK tidak akan pandang bulu dan siapapun orangnya, KPK tetap akan melakukan penahanan.

Baca Juga: Dapat Tambahan Kuota Haji 20 Ribu, Presiden Jokowi Akui Lobi Dilakukan Saat Jamuan Makan Siang

“Selain itu, saya juga meminta semua pihak untuk sama-sama berusaha menciptakan zero corruption atau bebas korupsi sebelum Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Dia menekankan jika hal tersebut harus diusahakan dan jangan menunggu tahun 2024 terlebih dahulu. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Hadiri Hari Anti Korupsi Sedunia, Presiden Jokowi Bicara Butuh Upaya Bersama untuk Cegah Perbuatan Koruptif

Presiden Jokowi menuturkan upaya bersama dengan seluruh pihak diperlukan untuk mencegah perbuatan koruptif terjadi.

Sempat Lumpuh, Butet Kartaredjasa Ungkap Nomor WA Miliknya Belum Sampai Dilakukan Aksi Penipuan

Seniman Butet Kartaredjasa menyebutkan jika nomor WA miliknya belum sampai dilakukan aksi penipuan saat sempat lumpuh beberapa waktu.

Terjadi Peningkatan Kasus, Dinkes DKI Jakarta Nyatakan 2 Pasien Covid 19 yang Meninggal Lansia dan Miliki Komorbid

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan pasien Covid-19 yang meninggal keduanya merupakan lansia dan memiliki komorbid.

Natal dan Tahun Baru, Kapolri Sebut Tilang Manual Ditiadakan Saat Liburan

Kapolri menyatakan jika Polri akan meniadakan tilang manual saat liburan Natal dan Tahun Baru 2024 yang akan datang.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;