Nasional, gemasulawesi - Kemarin, tanggal 12 Desember 2023, Presiden Jokowi yang menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia’, dalam pidatonya menyebutkan jika hukuman penjara saja tidak membuat koruptor jera.
Mengenai hal ini, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menyatakan jika sebaiknya Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu Perampasan Aset.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menerangkan jika sejak tahun 2008, Perppu Perampasan Aset tersebut tidk pernah bergerak.
Baca Juga: Peringatan Hakordia, Nawawi Pomolango Sebut Teknologi Dapat Meminimalisir Perilaku Koruptif
“Kabar yang kami terima adalah Perppu Perampasan Aset ini hanya bergerak sedikit ke DPR, namun, DPR sendiri dengan berbagai dalih dan alasan tidak atau belum membahas Perppu tersebut,” katanya.
Boyamin melanjutkan jika pidato Jokowi mengenai korupsi sekaligus penanganannya di Indonesia adalah juga sebagai tanda jika sekarang ini kondisi Indonesia sedang dalam keadaan bahaya dan juga genting terkait korupsi.
“Oleh karena itu, MAKI menilai jika RUU Perampasan Aset akan membuat orang takut untuk melakukan korupsi di Indonesia,” tandasnya.
Boyamin mengakui jika dirinya selalu memimpikan pemerintah nantinya kalau telah benar tidak hanya dapat mencegah bocor, tetapi juga mampu mencegah perembesan.
“Sekarang ini, kita bocornya saja besar,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Boyamin menerangkan jika dia juga berharap agar revisi UU KPK dicabut dan dikembalikan ke UU No.30 Tahun 2002.
Baca Juga: Sidang Pra Peradilan, Kuasa Hukum Firli Bahuri Bantah Seluruh Eksepsi
“Namun, untuk ini saya berharap akan ditindaklanjuti oleh presiden selanjutnya saja karena jika sekarang maka kesannya adalah lempar tanggung jawab,” imbuhnya.
Dalam peringatan Hakordia kemarin, Jokowi juga menyinggung tentang banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan negara lain yang ada di dunia.
“Sekitar 1.385 orang yang terdiri dari pejabat, swasta hingga birokrat tercatat pernah dipenjara dari kurun waktu tahun 2004-2022 untuk kasus korupsi,” terangnya.
Jokowi mengakui dia merasakan ironi karena kasus korupsi masih ditemukan hingga kini.
“Untuk itu, maka diperlukan evaluasi total,” tekannya. (*/Mey)
