Hadiri Hari Pekerja Migran Internasional, Wapres Sebut Pemerintah Wajib Siapkan Calon Pekerja yang Kompeten

Ket. Foto: Wapres Ungkap Pemerintah Harus Menyiapkan Calon Pekerja Migran yang Kompeten (Foto/X/@Kiyai_MarufAmin)
Ket. Foto: Wapres Ungkap Pemerintah Harus Menyiapkan Calon Pekerja Migran yang Kompeten (Foto/X/@Kiyai_MarufAmin) Source: (Foto/X/@Kiyai_MarufAmin)

Nasional, gemasulawesi - Pada tanggal 18 Desember 2023 kemarin, Wakil Presiden Ma’ruf Amin diketahui menghadiri peringatan Hari Pekerja Migran Internasional.

Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin tersebut dilangsungkan di Tennis Indoor, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan permintaannya agar para pemangku kepentingan untuk berusaha keras TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Baca Juga: Programnya sedang Digencarkan, Ini Bedanya IKD dengan KTP Elektronik

Menurut Wapres, TPPO ini sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki masing-masing individu sejak lahir.

“Pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, juga wajib menyediakan pekerja migran yang memiliki kompetensi tinggi, baik dalam hal teknis ataupun bahasa sehingga dapat memperoleh pekerjaan di luar negeri,” katanya.

Dia menambahkan jika penyiapan kompetensi penting demi mendapatkan pekerja migran yang berkualitas.

Baca Juga: Sebut Masih Sangat Terkendali, Kemenkes Perkirakan Puncak Kasus Covid 19 Terjadi di Bulan Januari 2024

Wapres menyebutkan pemerintah juga ingin para pekerja migran berdaya dari belenggu TPPO ataupun penempatan ilegal sehingga kesejahteraan yang diimpikan dapat didambakan.

“Karena jika menjadi pekerja ilegal itu banyak resiko yang akan didapatkan, seperti resiko gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan, jam kerja yang berlebih dan sebagainya,” ujarnya.

Ma’ruf Amin menyampaikan jika menjadi pekerja ilegal juga tidak dapat mendapatkan perlindungan dari pemerintah ataupun pihak yang menjadi penyedia kerja.

Baca Juga: Meninggal, Istri Habib Rizieq Shihab Dikebumikan di Megamendung Bogor Hari Ini

“Juga mereka itu rentan terhadap penipuan dan eksploitasi,” ucapnya.

Wapres menegaskan pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memberantas praktik tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan membentuk satgas yang berada di bawah Menkopolhukam.

“Dari tanggal 5 Juni hingga 13 November 2023, terdapat 1.066 tersangka TPPO yang ditetapkan oleh Polri,” imbuhnya.

Baca Juga: Kunjungan ke Jepang, Presiden Jokowi Akan Pimpin KTT ASEAN Jepang Hari Minggu Ini

Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Wapres Ma’ruf Amin diketahui melakukan kunjungan ke Singapura dan bertemu dengan Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam.

Dalam kesempatan itu, Wapres mengakui dia mengharapkan kerja sama antara kedua negara dapat semakin kokoh.

Ma’ruf Amin juga mengundang Presiden Singapura untuk berkunjung ke Indonesia. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Firli Bahuri Bawa Dokumen KPK ke Sidang Pra Peradilan, ICW Sebut Tidak Relevan

ICW menyatakan jika dokumen kasus suap DJKA yang dibawa Firli Bahuri ke sidang pra peradilan tidak relevan dengan kasus yang menjeratnya.

Bertemu PM Jepang, Presiden Jokowi Tekankan 3 Poin untuk Perdamaian di Palestina

Dalam pertemuan bilateralnya dengan PM Jepang, Fumio Kishida, Presiden Jokowi menekankan 3 poin untuk perdamaian di Palestina.

Belum Ada Izin dari Pemkot Lhokseumawe, Pengungsi Rohingya Dibawa Kembali ke Aceh Timur

Para pengungsi Rohingya dikembalikan ke Kabupaten Aceh Timur dikarenakan tempat penampungan belum ada izin Pemkot Lhokseumawe.

Hadiri RUA INSA, Menhub Sebut Indonesia Memiliki Potensi Besar untuk Jadi Hub Laut di Asia Tenggara

Menteri Perhubungan menyatakan Indonesia berpotensi sangat besar untuk dapat menjadi hub laut di Asia Tenggara.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;