Sebut Sebagai Alat Bantu untuk Transparansi Publik, KPU Ungkap Sirekap Saat Ini Banyak Terima Serangan Teknis

Ket. Foto: KPU Menyatakan Jika Saat Ini, Sirekap Banyak Menerima Serangan Teknis
Ket. Foto: KPU Menyatakan Jika Saat Ini, Sirekap Banyak Menerima Serangan Teknis Source: (Foto/GMaps/Hilvan Fatwa Yanuar)

Nasional, gemasulawesi – Menurut Betty Epsilon Idroos, yang merupakan komisioner KPU, Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu) hadir sebagai alat bantu untuk transparansi kepada masyarakat.

Namun, Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, menyatakan jika hasil resmi penghitungan suara pemilu 2024 tetap melalui rekapitulasi berjenjang.

Selain itu, Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, mengungkapkan jika Sirekap juga disiapkan sebagai bentuk akuntabilitas hasil.

Baca Juga:
Bupati Sidoarjo Telah Jalani Pemeriksaan, KPK Dalami Dugaan Dana yang Digunakan

“Tetapi, Sirekap sebagai alat bantu bukan hasil resmi penghitungan dan juga rekapitulasi suara,” tegasnya.

Betty memaparkan jika saat ini, Sirekap banyak menerima serangan teknis.

“Selain itu, untuk proses penginputan yang dilakukan 1,6 juta akun KPPS juga masih mengalami kekeliruan,” paparnya.

Baca Juga:
Menang Versi Hitung Cepat, Jokowi Disebutkan Berkontribusi Besar terhadap Perolehan Suara Prabowo dan Gibran

Menurut Betty, KPU terus melakukan upaya melakukan mitigasi dengan melakukan perbaikan Sirekap.

“Hal ini dilakukan KPU sebagai salah satu pertanggungjawaban transparansi pemilu,” jelasnya.

Betty menerangkan bahwa oleh karena itu, sebagai bentuk pengawasan, bentuk atensi dan juga bentuk masukan dari masyarakat, tentu akan menjadi perhatian KPU.

Baca Juga:
Senilai 36 Juta Rupiah, KPU Akan Beri Santunan untuk KPPS yang Meninggal Dunia saat Jalankan Tugas di Pemilu Tahun 2024

“Juga KPU akan melakukan tindak lanjut sebagai bagian dari transparansi dan juga akuntabilitas KPU,” terangnya.

Betty Epsilon Idroos menuturkan jika untuk tahapan rekapitulasi berjenjang melalui pleno yang dilakukan terbuka pada tingkatan PPK di tingkat kecamatan dari tanggal 15 Februari hingga tanggal 2 Maret 2024.

“Untuk PPLN, dimulai dari tanggal 15 Februari hingga tanggal 22 Februari 2024,” ucapnya.

Baca Juga:
Kasus Pungutan Liar, KPK Dilaporkan Tambah CCTV untuk Perkuat Pengawasan di Area Rutan

Betty menambahkan jika untuk tingkat Kabupaten atau Kota dari tanggal 17 Februari hingga tanggal 5 Maret 2024 dan untuk tingkat provinsi dari tanggal 19 Februari hingga tanggal 10 Maret 2024.

“Untuk yang terakhir, tingkat nasional dimulai dari tanggal 22 Februari hingga tanggal 20 Maret 2024,” imbuhnya.

Betty menekankan jika rekapitulasi berjenjang tersebut yang nantinya akan merupakan hasil resmi dan akan diumumkan serta juga ditetapkan oleh KPU.

Baca Juga:
Sebut Tunjukkan Potensi Besar, Menparekraf Nyatakan Target Wisman pada Tahun 2023 Capai 11,7 Juta Orang

Di sisi lain, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, mengungkapkan jika audit investigasi yang dilakukan terhadap Sirekap tidak akan mengubah hasil pemilu tahun 2024.

Diketahui jika sebelumnya TPN Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin mendesak untuk dilakukan audit investigasi terhadap Sirekap karena merasa dirugikan oleh Sirekap. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Lolos Parlemen Berdasarkan Hitung Cepat, Plt Ketua Umum PPP Minta Jajarannya Kawal Proses Rekapitulasi Suara

Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, meminta jajarannya untuk mengawal proses rekapitulasi perolehan suara dalam pemilu tahun 2024.

2 Titik Tanggul Sungai Wulan yang Jebol Teratasi, PJ Gubernur Jateng Sebut Banjir di Demak Mulai Surut

PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan jika banjir yang melanda Demak beberapa waktu terakhir kini telah mulai surut.

Pemilu Tahun 2024, KPU Sebut 35 Orang Panitia Ad Hoc Meninggal Dunia dan 3909 Sakit atau Kecelakaan

Menurut KPU, sekitar 35 orang panitia ad hoc meninggal dunia dan 3.909 orang yang lainnya dilaporkan mengalami sakit atau kecelakaan.

Kasus Pungli, Sekjen KPK Akan Segera Eksekusi Putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Sekjen KPK dikabarkan akan segera melakukan eksekusi putusan Dewan Pengawas KPK terkait kasus pungli yang dilakukan sejumlah pegawai KPK.

Harga Beras Naik, Presiden Jokowi Sebut Merupakan Dampak dari Krisis Pangan yang Melanda Dunia

Menurut Presiden Jokowi, harga beras yang mengalami kenaikan merupakan dampak dari krisis pangan yang sedang melanda dunia saat ini.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;