Berita nasional, gemasulawesi– Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas (Satgas BLBI) dapat mengajukan pemblokiran kepada obligor dan kreditur BLBI bandel tidak membayar utang kepada negara.
“Kami akan kerjasama dengan BI dan OJK, agar akses mereka terhadap lembaga keuangan bisa kita lakukan pemblokiran. Karena namanya mereka ini jelas, perusahaannya dulu mungkin ada,” ungkap Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Jumat 4 Juni 2021.
Ia menjelaskan, Satgas bisa bekerjasama dengan Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memblokir akses keuangan dari para tertagih BLBI.
Dalam melakukan penagihan utang kepada obligor dan kreditur BLBI, pelacakan aset akan sangat penting. Maka dari itu Satgas BLBI juga menggandeng Badan Reserse Kriminal Polri, Kejaksaan Agung, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kami akan hubungi mereka tersebut makanya jadi ada pelacakan dari sisi penagihan dan mitigasi. Ini lah peran Bareskrim, Kejaksaan, dan BIN sangat penting,” ungkapnya.
Baca juga: Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Teliti Dokumen BLBI
BLBI sendiri adalah dana talangan yang diberikan negara melalui Bank Indonesia untuk menyelamatkan bank-bank yang hampir bangkrut saat masa krisis ekonomi dulu.
Pihak bank wajib mengembalikan uang bantuan ini, namun hingga saat ini banyak yang belum kembali dan menjadi utang yang belum lunas.
“Satgas BLBI akan mengejar dua pihak yang tertagih utang,” sebutnya.
Pihak pertama adalah obligor, mereka adalah para pemilik bank yang pernah dibantu negara melalui BLBI pada saat krisis ekonomi 1998.
Selain obligor, Satgas BLBI juga akan mengejar para debitur. Orang-orang ini adalah pihak peminjam dari bank-bank yang mendapatkan bantuan negara dengan program BLBI.
Namun, para debitur itu tidak mengembalikan dan melunasi pinjamannya hingga bank-bank itu bangkrut.
“Pemerintah akan memprioritaskan menagih semua tertagih yang sudah jelas hak tagihnya,” tuturnya.
Jelasnya, semua utang yang belum dibayarkan telah mandek tidak ditagih selama 20 tahun.
“Prioritasnya siapa saja? Tentu yang sudah jelas dan hak tagihnya akan kita lakukan saja, intinya semua prioritas ini kan udah 20 tahun, kami tidak lagi pertanyakan niat baik atau tidak tinggal mau membayar atau tidak,” kata dia.
Totalnya, ada Rp 110,45 Triliun uang negara yang mau ditagihkan Satgas BLBI. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban yang juga menjadi Ketua Satgas BLBI menjelaskan, dari Rp 110,45 Triliun uang negara yang akan ditagihkan ada dua jenis pihak obligor yang akan dikejar Satgas BLBI.
Jumlah tagihan terhadap obligor mencapai sekitar Rp 40 Triliun. Sementara itu sisanya akan ditagihkan ke kreditur, hanya kreditur dengan utang Rp 25 Miliar ke atas saja yang akan dikejar Satgas BLBI. (***)
Baca juga: Lolos TWK, 1271 Pegawai KPK Resmi Dilantik
