Ditargetkan Selesai Bulan Juli, Menteri PUPR Ungkap Progres Pengerjaan Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Mencapai 87 Persen

Ket. Foto: Menteri PUPR Menyatakan Progres Pengerjaan Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Mencapai 87 Persen
Ket. Foto: Menteri PUPR Menyatakan Progres Pengerjaan Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Mencapai 87 Persen Source: (Foto/Instagram/@kemenpupr)

Nasional, gemasulawesi – Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan progres pengerjaan rumah dinas untuk 36 menteri di IKN kini telah mencapai 87 persen.

Dalam pernyataannya hari ini, 7 Mei 2024, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan pengerjaan rumah dinas menteri di IKN ditargetkan selesai pada bulan Juli tahun 2024.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan rumah 2 lantai dengan 4 kamar tidur tersebut secara bangunan, dimulai dari fisik material hingga arsitekrural interior memakai produk dalam negeri.

Baca Juga:
Menjelang Keberangkatan Jemaah, Menag Dilaporkan Bertolak ke Arab Saudi untuk Mengecek Persiapan Akhir Layanan Haji

“Sehingga hal tersebut ikut mendorong program Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN menjadi lebih optimal,” katanya.

Namun, Basuki menuturkan jika sistem smart home yang tidak TKDN.

Mengenai suplai daya yang dipakai dalam rumah menteri di IKN, Basuki memaparkan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS yang memiliki kekuatan 6.600 watt.

Baca Juga:
Diperkirakan Menarik 50 Ribu Peserta, Menparekraf Sebut Word Water Forum Akan Memberikan Kontribusi Ekonomi hingga 800 Miliar Rupiah

Disebutkan Basuki jika itu dapat mencukupi pasokan listrik rumah dinas secara menyeluruh.

Menteri PUPR juga memastikan suplai air yang berasal dari reservoir KIPP cukup untuk memerlukan kebutuhan rumah dinas dan air yang terdistribusi dapat diminum secara langsung.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan jika Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN saat ini telah mulai memasuki pengerjaan arsitektural interior.

Baca Juga:
Pastikan Keamanan Wisatawan, Sandiaga Uno Sebut Akan Memperkuat Penegakan Regulasi dan Standardisasi Keselamatan Kapal Wisata

Menurutnya, progres Istana Negara kini telah 67 persen dan bulan Juni nanti diperkirakan selesai.

“Sekarang ini telah masuk ke pengerjaan arsitektural, pekerjaan interior, ukiran dan juga sebagainya,” jelasnya.

Basuki menambahkan untuk Kantor Presiden telah 80 persen lebih sehingga semuanya diprediksi akan selesai di bulan Juni.

Baca Juga:
Wajib Berbasis Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Mendes PDTT Ingatkan Transformasi Transmigrasi Harus Didasarkan Kesiapan Lahan

Basuki memaparkan jika secara garis besar barang yang dijadikan sebagai interior di Istana Negara ataupun Kantor Presiden berasal dari dalam negeri, seperti lampu dan ukiran yang berasal dari NTB dan Boyolali.

Menteri PUPR juga menyatakan jika Bandara VVIP IKN berpotensi dapat menjadi bandara komersial.

“Sekarang ini, pihak kami telah sedang mengerjakan akses bandara yang menuju ke arah tol 5B dan jalan nasional,” paparnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Dialamatkan kepada Gubernur dan Bupati, Mendagri Instruksikan Pemda Mendukung Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air

Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi pemerintah daerah mendukung peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air.

Sebut Jika Melanggar Akan Mendapatkan Sanksi, Mendag Tegaskan Penyedia Jasa Titip Wajib Mengikuti Aturan Pemerintah

Menteri Perdagangan menegaskan penyedia jasa titip wajib mengikuti aturan pemerintah yang telah ada dan berlaku.

Memfasilitasi Perjalanan Mudik Masyarakat, Presiden Jokowi Perintahkan Sejumlah Menteri untuk Menambah Jumlah Rest Area

Presiden Jokowi diketahui memerintahkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menambah jumlah rest area.

Kekayaan Fantastis Petinggi Bea Cukai Purwakarta yang Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Intimidasi Jadi Sorotan, Capai Rp5,6 Miliar

Petinggi Bea Cukai Purwakarta tengah menjadi sorotan karena kekayaan fantastis yang dimiliknya, melonjak drastis hingga capai Rp5,6 miliar.

Agar Manfaatnya Dirasakan Masyarakat, Presiden Jokowi Meminta Kepala Daerah untuk Dapat Mengimplementasikan Program Pembangunan

Presiden Jokowi meminta agar kepala daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam rencana kerja pemerintah.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;