PPPK Tenaga Guru, Pemerintah Beri Tiga Kali Jatah Seleksi

<p>Foto: Illustrasi PPPK tenaga guru.</p>
Foto: Illustrasi PPPK tenaga guru.

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah berikan tiga kali jatah kesempatan seleksi PPPK tenaga guru, dilaksanakan pada bulan Agustus, Oktober dan Desember 2021.

“Itu sebagai upaya memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di seluruh Indonesia,” ungkap Menteri Pendidian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim dalam acara Rakornas Kepegawaian Hybrid Tahun 2021 Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang disiarkan secara daring, Kamis 1 Juli 2021.

Pendaftaran seleksi PPPK tenaga guru itu dibuka selama satu bulan bagi guru honorer di sekolah negeri, serta guru non pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah swasta.

Kemudian, seleksi PPPK tenaga guru juga untuk pegawai honor K2 dan lulusan pendidikan tinggi memiliki sertifikat sebagai pendidik.

“Pengumuman formasi dan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah akan segera dibuka di akhir Juni atau awal Juli 2021,” ujarnya.

Selain itu, Kemendikbud Ristek telah menyediakan materi pembelajaran sebagai persiapan untuk seleksi CASN guru.

Adapun materi pembelajaran itu dapat diakses secara daring di platform guru belajar dan berbagi.

Persoalan tentang kesejahteraan guru honorer juga menjadi perhatian, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

Masalah kesejahteraan guru honorer harus menjadi perhatian bersama. Sebab, saat ini masih banyak guru honorer yang menerima gaji dalam hitungan ratusan ribu saja.

“Kesejahteraan mereka merupakan salah satu PR kita. Tentun kita sering mendengar bahwa banyak honorer yang hanya menerima gaji sebesar Rp 100.000 sampai Rp 350.000 per-bulannya,” tutur Nadiem dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: BNN Sebut Empat Daerah Sudah Terapkan P4GN di Sulawesi Tengah

Hal itu terjadi karena ada perbedaan kemampuan sekolah untuk menggaji para guru honorer.

Masalah lainnya terkait guru honorer yakni tercatat 88 persen guru non Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki sertifikasi di mana 55 persen.

“Di antaranya merupakan guru honorer sekolah negeri. Sudah sangat jelas masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan,” tuturnya.

Adapun salah satu cara pemerintah mengatasi masalah kesejahteraan guru honorer yakni dengan membuka pendaftaran seleksi CASN dibuka pada Rabu 30 Juni 2021.

Pendaftaran CASN akan dibuka untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), calon PPPK tenaga guru, dan calon P3K non guru. Pada pendaftaran CASN 2021, calon P3K guru mendapatkan tiga kali kesempatan mengikuti seleksi. (***)

Baca juga: Lima Kabupaten di Sulawesi Tengah Masuk Zona Merah Covid 19

...

Artikel Terkait

wave

Menaker: 2021-2022 Dicanangkan Sebagai Tahun Program Magang

Kebutuhan meningkatkan kompetensi di tengah produktivitas perusahaan menurun selama pandemi, tahun 2021-2022 dicanangkan sebagai tahun magang

Presiden Ingatkan Polri Bersikap Bijak dan Bertanggungjawab

Dalam melakukan penangkapan dan penggeledaan terkait suatu dugaan kasus, Presiden ingatkan Polri untuk bersikap bijaksana dan wajib akurat.

Polri Berhasil Gagalkan Jaringan Pengedar Ganja Omzet Miliaran

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan jaringan pengedar ganja omzet miliaran rupiah, seberat 529 kg.

Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Kota Kendari

Kementrian PUPR tengah membangun Jalan Lingkar Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang 33 kilometer.

Banggar DPR Sepakati Tidak Cabut Subsidi Listrik 450 VA

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, telah bersepakat untuk tidak mencabut subsidi listrik 450 VA.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;