Tingkatkan Pelaksanaan Program Sertifikasi, AHY Ungkap Pihaknya Kini Memperkuat Penggunaan Sistem Digital

Ket. Foto: Agus Harimurti Yudhoyono Menyatakan Pihaknya Sekarang Memperkuat Penggunaan Sistem Digital untuk Meningkatkan Pelaksanaan Program Sertifikasi
Ket. Foto: Agus Harimurti Yudhoyono Menyatakan Pihaknya Sekarang Memperkuat Penggunaan Sistem Digital untuk Meningkatkan Pelaksanaan Program Sertifikasi Source: (Foto/ANTARA/Uyu Septiyati Liman)

Nasional, gemasulawesi – Menteri ATR dan Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyampaikan penerbitan sertifikat tanah dengan melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) memberikan ketenangan untuk masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan.

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan oleh karena itu, pemerintah meningkatkan pelaksanaan program sertifikasi, yaitu PTSL.

Menurut AHY, selain itu, saat ini, pihaknya juga memperkuat penggunaan sistem digital untuk menerbitkan sertifikat tanah elektronik.

Baca Juga:
Menjadi Korban Perang, Khofifah Ajak Perguruan Tinggi dan Pesantren di Jawa Timur untuk Membantu Kaum Anak Palestina

“Sertifikat digital aman dan juga terdata dengan baik, serta berada di database Kementerian ATR, sehingga tidak akan mudah diduplikasi, digandakan dan juga dipalsukan,” katanya.

Dia melanjutkan jika tidak memiliki sertifikat tanah, maka pemiliknya akan menjadi khawatir, seperti mungkin akan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, jika belum memiliki sertifikat tanah, maka properti yang dimiliki selama periode waktu tersebut tidak mempunyai kepastian hukum.

Baca Juga:
TEGAS! Terciduk CCTV Saat Buang Sampah Sembarang, Warga di Gang Omdo Depok Ini Geram dan Pajang Foto Pelaku di Banner

“Seperti misalnya salah satu warga Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, yang baru mendapatkan sertifikat tanahnya hari ini setelah rumahnya berdiri selama hampir 60 tahun ini,” ujarnya kemarin, 9 Juni 2024.

Dikutip dari Antara, AHY menerangkan situasi yang seperti itu harus dihindari dikarenakan tanah yang tidak memiliki sertifikat, maka hak milik rentan terjerat kasus mafia tanah.

Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan sertifikat tanah juga penting untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan dengan masyarakat yang lain, perusahaan dan juga aset pemerintah.

Baca Juga:
Hadirnya Gocar dan Gojek di Kawasan IKN di Kalimantan dan Sulawesi Menuai Pro dan Kontra, Warganet Pertanyakan Komitmen Pemerintah

Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah untuk segera melakukan pendaftaran properti milik mereka ke kantor BPN setempat.

Menurutnya, sangat mudah untuk masyarakat datang langsung ke Kantor Pertanahan yang ada di wilayahnya.

“Kami akan membantu masyarakat dan juga kami akan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Baca Juga:
Sempat Disita Polda Jawa Barat, Sepeda Motor Pegi Akhirnya Dikembalikan, Kuasa Hukum Bongkar Isi Jok Motornya yang Bikin Terkejut

AHY juga mengungkapkan jika nilai tambah atau value added ekonomi dari program PTSL selama 100 hari kepemimpinannya telah mencapai 250 triliun rupiah.

Dia mengatakan dengan semakin masifnya program sertifikat, maka akan turut menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga potensi ekonomi yang berikutnya akan jauh lebih besar lagi. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Terkait Aturan Baru Pembuatan SIM, Polisi Tegaskan Tunggakan BPJS Kesehatan Tak Akan Jadi Penghalang, Begini Aturannya

Polisi menegaskan bahwa peserta yang mempunyai tunggakan BPJS Kesehatan akan tetap bisa mengurus permohonan SIM sesuai aturan ini.

Pro Kontra Nasib Security Plaza Indonesia yang Dipecat Imbas Videonya Saat Memukul Anjing Viral di Media Sosial, Alasannya Cukup Mengejutkan

Usai videonya viral hingga berujung pemecatan, nasib security Plaza Indonesia kini jadi sorotan hingga menuai pro dan kontra.

Baru Terungkap! Pemerintah Akhirnya Akui Potongan Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera Akan Dialihkan untuk Menutupi Defisit APBN

Potong gaji pekerja 3 persen setiap bulannya. Pemerintah mengaku iuaran Tapera akan dialihkan ke Sukuk dan SBN untuk menutup defisit APBN.

Memelas kepada Hakim, Syahrul Yasin Limpo Minta Rekeningnya yang Telah Diblokir KPK Dibuka Kembali, Alasannya Bikin Geleng-Geleng Kepala

Syahrul Yasin Limpo memohon pembukaan rekeningnya yang selama ini diblokir KPK, singgung soal hutang dan tanggungan yang harus dibayarnya.

Gandeng Ditjen PKTN, Mendag Zulkifli Hasan Temukan 40.282 Produk Elektronik Impor Ilegal dari China di Banten, Singgung Soal Kerugian Negara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menindak tegas temuan 40.282 produk elektronik impor ilegal dari China dengan total senilai Rp6,7 M.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;