Nasional, gemasulawesi - Pengeluaran anggaran negara untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menjadi sorotan publik.
Biaya operasional yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan acara di IKN ini dianggap terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyewaan kendaraan bagi tamu undangan di IKN.
Beredar kabar bahwa pemerintah menyewa hingga 1.000 unit mobil mewah jenis Alphard dengan harga sewa mencapai Rp25 juta per unit.
Angka ini dianggap sangat tinggi, terutama mengingat kebutuhan dasar masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi.
Selain kendaraan, kebutuhan akomodasi untuk para tamu undangan juga menambah beban anggaran.
IKN yang masih dalam tahap pembangunan, memerlukan upaya ekstra untuk menyediakan fasilitas yang memadai.
Hal ini termasuk penyediaan kamar hotel mewah untuk tamu VIP yang diundang dalam perayaan ini.
Keterbatasan fasilitas di IKN, yang belum sepenuhnya siap, menyebabkan pemerintah harus mencari solusi alternatif yang justru menambah pengeluaran negara.
Lebih jauh lagi, pemborosan anggaran ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas penggunaan dana publik.
Tidak hanya itu, pengeluaran besar untuk fasilitas dan transportasi juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
Di satu sisi, rakyat di berbagai daerah masih berjuang dengan berbagai keterbatasan, sementara di sisi lain, dana yang besar dihabiskan untuk acara yang bersifat seremonial dan tidak memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam menanggapi situasi ini, anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam mempertimbangkan anggaran yang dikeluarkan untuk peringatan HUT RI di IKN.
Guspardi juga mengkritisi lonjakan harga sewa mobil dan hotel di Kalimantan Timur yang semakin mahal menjelang peringatan HUT RI di IKN.
"Ini sesuatu yang tidak kondusif," ujarnya, menyoroti potensi kecemburuan sosial yang dapat timbul akibat perbedaan fasilitas yang diterima oleh tamu undangan dengan kondisi masyarakat umum.
Pemerintah, menurut Guspardi, seharusnya lebih memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk hal-hal yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, daripada memboroskan dana untuk kebutuhan acara seremonial yang mewah.
"Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?" tegasnya.
Guspardi menilai pemerintah seharusnya tidak memaksakan kondisi seperti ini.
"Mestinya pemerintah tidak menerima tawaran begitu saja yang digunakan hanya untuk acara seremonial," tukas legislator asal Sumatera Barat tersebut, menutup keterangannya. (*/Shofia)
