185 UMKM Terdampak PPKM Dapat Bantuan Beras dari Pemkot Palu

<p>Foto: Pembagian bantuan beras di Kota Palu, Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Pembagian bantuan beras di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Gemasulawesi– Sebanyak 185 UMKM terdampak PPKM dapat bantuan beras dari Pemkot Palu, Sulawesi Tengah.

“Ratusan UMKM berdagang di kawasan hutan kota dapat bantuan,” ungkap Walikota Palu, H Hadianti Rasyid, di Kota Palu, Jumat 7 Agustus 2021.

Pemerintah melakukan intervensi kepada 185 UMKM terdampak PPKM, dengan memberikan bantuan sosial 10 kilogram beras per pelaku usaha.

Baca juga: Ratusan ASN di Parigi Moutong Ikuti Ujian Penyesuaian Ijazah

“Ini upaya Pemkot Palu meringankan beban pelaku usaha mikro atas dampak kebijakan ini,” sebutnya.

Ia menyebut bantuan beras kepada 185 UMKM terdampak PPKM itu sebagai bentuk perlindungan sosial kepada mereka.

185 UMKM terdampak PPKM, karena selama pemberlakuan pembatasan di masa pandemi covid19 dipastikan tidak ada pemasukan bagi mereka.

Baca juga: Gubernur Perintahkan Maksimalkan Penanganan Covid19 Sulawesi Tengah

“Perpanjangan PPKM dimulai sejak 3-9 Agustus 2021. Kegiatan mereka ditutup untuk sementara. Penutupan itu juga berlaku bagi UMKM berdagang di Lapangan Vatulemo Jalan Balai Kota Palu,” tuturnya.

Ia mengimbau pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan itu tetap mematuhi Protokol kesehatan (Prokes) covid19 sebagai upaya mengendalikan penyebaran dan pengendalian virus.

Baca juga: Bantuan Tunai UMKM Tahap Dua 2021 Dicairkan Bertahap

Pemkot upayakan penyesuaian aturan PPKM

Jika para pelaku UMKM di kawasan itu berkomitmen serta konsisten menerapkan prokes, maka Pemkot Palu berupaya melakukan penyesuaian aturan setelah perpanjangan PPKM.

“Jika komitmen ini bisa kita jaga bersama, kami akan melakukan penyesuaian. Sebaliknya, kalau komitmen ini tidak bisa dijaga, maka dengan terpaksa dilakukan penutupan kembali,” katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut Penerapan PPKM Level Empat Dinamis Sesuai Kondisi

Pemkot Palu juga menyalurkan bantuan kepada warga yang menjalani perawatan akibat positif covid19.

Termasuk bantuan sosial menyasar Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp600 ribu periode Mei-Juni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

“Kami berharap bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat meskipun nilainya kecil,” tutupnya. (**)

Baca juga: Digitalisasi, Cara UMKM Bertahan di Masa Pandemi

...

Artikel Terkait

wave

Mahasiswa di Makassar Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak PPKM

Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Pemuda Mahasiswa Makassar (Gepmar) menggelar aksi unjuk rasa tolak PPKM, Jumat 6 Agustus 2021.

Satgas Khawatir Penyebaran Covid19 Varian Delta Masuk Parigi Moutong

Tim ahli Satgas, dr Muhammad Mansyur khawatir penyebaran covid19 varian delta telah masuk Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Satgas Covid19: Parigi Moutong Butuh PCR

Tim ahli Satgas covid19, dr Muhammad Mansyur menilai Parigi Moutong butuh PCR, agar hasil tes swab pasien dapat diketahui dengan cepat.

Progres Jembatan Lemusa-Olobaru Parigi Moutong Capai 80 Persen

DPUPRP menyebut, progres jembatan Lemusa-Olobaru Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, penyelesaian pembangunan lanjutan telah mencapai 80 persen.

Gubernur Perintahkan Maksimalkan Penanganan Covid19 Sulawesi Tengah

Gubernur Rusdy Mastura perintahkan untuk memaksimalkan penanganan covid19 Sulawesi Tengah, seluruh kebutuhan anggaran dapat direalisasikan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;