Gemasulawesi- Mendagri menyebut penundaan Pilkades serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) 2021. Hal itu menindaklanjuti arahan presiden terkait dengan angka penyebaran covid19.
“Atas rujukan itu untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa baik serentak maupun Pemilihan Antar Waktu (PAW), berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, kampanye calon dan pemungutan suara dalam rentang waktu dua bulan sejak surat ini ditandatangani atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut,” ungkap Tito Karnavian, Senin 9 Agustus 2021.
Penundaan Pilkades serentak itu dituangkan dalam surat diterbitkan Kemendagri Senin, 9 Agustus 2021, dan ditanda tangani langsung Mendagri, Tito Karnavian.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat Kesulitan Ekonomi
Surat dari Mendagri dengan nomor: 141/4251/sj terkait penundaan Pilkades serentak, ditujukan kepada bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.
Penundaan Pilkades serentak kata dia, dilakukan sebagaimana dimaksud tidak membatalkan tahapan telah dilaksanakan sebelumnya.
Baca juga: Menteri Minta Pemda ‘Putar Otak’ Penuhi Pembiayaan di Daerah
Kemudian menugaskan Camat melakukan sosialisasi dan edukasi, kepada calon kepala desa sudah ditetapkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga kondusifitas di masing-masing desa.
“Diminta juga melaporkan tahapan Pilkades serentak atau PAW ditunda kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah desa diminta untuk terus aktif melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid19 di masing-masing desa, melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas serta kondusifitas di wilayah.
Baca juga: Mendagri Minta TP-PKK Sulawesi Tengah Bantu Cegah Stunting
1464 desa ikuti Pilkades tahun 2020
Diketahui, Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014, kemudian diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015.
Selain itu, ada juga Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014, kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Pada tahun 2020 dari 27 provinsi, terdapat 19 kabupaten melakukan Pilkades dengan jumlah 1.464 desa. Sedangkan, pada tahun 2021 terdapat 5.996 desa di 86 kabupaten dan kota.
Sementara Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (***)
Baca juga: Maret 2021, Pelaksanaan Pilkades Serentak di Parimo
