Gemasulawesi- Kemendag meningkatkan pengawasan jasa layanan cetak kartu vaksin covid19 di marketplace Indonesia. Hal itu menyusul ditemukannya 83 tautan pedagang menawarkan jasa itu dengan harga beragam.
“Dalam marketplace terdapat berbagai penawaran jasa mencetak kartu sudah vaksin Covid19 yang dapat berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi,” ungkap Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Veri Anggrijono dalam keterangan tertulis, Minggu 15 Agustus 2021.
Menurutnya, kegiatan layanan cetak kartu vaksin covid19 memungkinkan melanggar hak konsumen, diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
Baca juga: 2021, Kemendag Bantu 10 Unit Sarana Perdagangan di Parimo
Selain itu, juga tertuang dalam Pasal 10 huruf c UUPK melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
Sementara penawaran pelaku usaha layanan cetak kartu vaksin covid19 kata dia, tidak menyebutkan risiko terhadap pembukaan data pribadi dapat dikategorikan penawaran menyesatkan, dan mengakibatkan konsumen menyerahkan data pribadi tanpa mengetahui risiko dapat timbul kedepannya.
Selain itu, pelaku jasa layanan itu wajib sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
“Hal ini termasuk persyaratan teknis jasa yang ditawarkan, yang mencakup penggunaan data pribadi konsumen,” kata dia.
Hingga saat ini sudah sebanyak 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin di marketplace telah diblokir oleh pemerintah.
“Pemblokiran sebanyak 137 kata kunci (keywords) dan 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin,” ungkapnya.
Pengawasan dilakukan mengantisipasi pencurian data konsumen
Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag Ivan Fithriyanto menambahkan, pengawasan dilakukan terhadap jasa layanan cetak kartu vaksin di platform marketplace untuk mengantisipasi pencurian data konsumen Indonesia.
Selain itu, untuk mencegah manipulasi data dapat dimanfaatkan oleh oknum guna mencetak sertifikat vaksin palsu atau kepentingan lain, yang merugikan konsumen itu sendiri.
“Kemendag meminta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya. (***)
Baca juga: Terima Aduan Warga, Disperindag Parimo Sidak SPBU Toboli
