Nasional, gemasulawesi - Mantan menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memberikan catatan penting terkait usulan anggaran sebesar Rp 20 triliun yang diajukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Hal itu disampaikan langsung oleh Yasonna dalam pertemuan di ruang Pansus DPR pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa kondisi APBN saat ini membutuhkan penyesuaian akibat berbagai ketidakpastian ekonomi nasional dan global.
Ia mengingatkan bahwa situasi keuangan negara tengah dihadapkan pada defisit yang cukup besar, ditambah dengan tantangan jatuh tempo utang dalam waktu dekat.
"Realitas juga harus kita lihat, saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar 600 ya, tahun depan akan ada jatuh tempo hutag sekitar 800 an. Kondisi ekonomi kita, dunia, apalagi kalau perang terus terjadi ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan," jelas Yasonna Laoly, menggarisbawahi urgensi untuk realistis dalam menentukan anggaran.
Meskipun anggaran yang diusulkan Natalius Pigai mungkin mencerminkan target besar untuk sektor HAM di Indonesia, Yasonna mengimbau agar usulan tersebut tetap mempertimbangkan situasi fiskal yang ada.
"Maka saya kira, apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget, lompatan angka (Anggaran yang diminta Menkumham Natalius Pigai) itu sangat besar, ideal mungkin saya, tetapi realitas juga harus kita lihat," tegas Yasonna.
Yasonna juga mengingatkan Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih selektif dalam membuat rincian program kerja, mengingat adanya persaingan ketat antar kementerian dalam pembahasan anggaran.
"Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian di dalam program," minta Yasonna.
"Jangan nanti, semangat pak Menteri (Natalius Pigai), realitasnya jauh dari harapan pembahasan anggaran, pertarungan anggaran di lintas Kementerian, dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat pak Menteri parah arang, harus realistis" sambung Yasonna Laoly.
Terlepas dari polemik anggaran untuk Kemenkumham, penegakan HAM yang efektif merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkeadilan, dan dengan program yang terfokus, Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mampu meningkatkan perlindungan hak warga negara serta mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh. (*/Risco)
