Nasional, gemasulawesi - Baru-baru ini, sebuah tas biru bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" viral di media sosial.
Tas tersebut diketahui dibagikan sebagai bantuan bagi korban banjir di wilayah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
Wilayah ini dilanda banjir dan dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 28 November 2024.
Dalam kunjungannya, Gibran memantau situasi sembari membagikan bantuan yang ditempatkan dalam tas biru tersebut.
Tulisan "Bantuan Wapres Gibran" pada tas bantuan menuai berbagai sorotan dari masyarakat.
Beberapa warganet mempertanyakan perlunya mencantumkan nama Wapres pada tas tersebut, menganggapnya tidak sesuai dan tidak perlu.
Sorotan ini membuat tas biru tersebut semakin ramai diperbincangkan di media sosial, menjadikannya viral.
Pegiat media sosial sekaligus dokter, Dr. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, turut memberikan tanggapan terhadap berita viral ini.
Dalam cuitan di akun Twitter atau X resminya pada Jumat, 29 November 2024, ia mempertanyakan sumber dana pembuatan tas biru tersebut.
"Apakah yang dipakai buat bikin ini adalah UANG PAJAK SAYA?" tulisnya.
Dokter Tifa menegaskan bahwa jika tas tersebut dibuat menggunakan uang pajak, ia mengecam tindakan tersebut.
"Kalau iya, saya ucapkan LAKNATULLAH bagi siapapun yang menyalahgunakan uang pajak yang saya bayar dengan susah payah, untuk kepentingan pribadi," lanjutnya.
Komentar Dokter Tifa mendapatkan respons luas dari warganet. Sebagian besar warganet tampak mendukung pernyataan tersebut.
Akun @mes*** menulis, "Amiin moga terlknat pejabat yg menggunakan uang pjk utk di korup!!! Bahkan hrs diusut itu oleh kpk."
Balasan lain dari akun @sap*** menyatakan, "Sama bun saya jg ga rela dunia akherat, uang pajak saya di gunakan samsul untuk pencitraan dirinya."
Akun @oki*** turut mempertanyakan alasan pencantuman nama Wapres pada bantuan tersebut, "Pake uang pribadi apa rakyat knp ada namanya tercantum?"
Perdebatan ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peka terhadap penggunaan dana publik, terutama jika dikaitkan dengan pencitraan pribadi pejabat.
Transparansi dalam penggunaan dana dan tujuan bantuan menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kontroversi seperti ini di masa depan. (*/Risco)
