Upaya Pencarian Buron Kelas Kakap Harun Masiku Makin Intens, Menteri Maruarar Tawarkan Sayembara Rp8 Miliar Bagi yang Menemukannya

Sayembara Rp8 Miliar diumumkan untuk menemukan Harun Masiku, buron kasus suap PAW yang masih dicari KPK.
Sayembara Rp8 Miliar diumumkan untuk menemukan Harun Masiku, buron kasus suap PAW yang masih dicari KPK. Source: Foto/Dok. pkp.go.id dan PMJ News

Nasional, gemasulawesi - Pencarian buronan Harun Masiku yang telah menjadi sorotan publik masih terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Meski sudah hampir empat tahun sejak ia menjadi buronan, upaya penangkapan terhadap mantan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. 

Harun diduga terlibat dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pada 2020 dan sejak saat itu berhasil menghindari penangkapan, meskipun KPK telah berusaha melacak keberadaannya.

Terbaru, KPK mendapat dukungan tambahan dalam bentuk sayembara senilai Rp8 miliar yang diumumkan oleh politisi Gerindra sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. 

Baca Juga:
Tembus Hingga Rp136 Milliar, BPK RI Ungkap Defisit APBD Parigi Moutong TA 2023 Lampaui Batas yang Ditetapkan

Sayembara ini diharapkan dapat mempercepat proses pencarian Harun Masiku. 

Maruarar Sirait, yang menyebutkan bahwa uang tersebut berasal dari tabungan pribadinya, mengungkapkan bahwa tujuan sayembara ini adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih aktif dalam membantu penegakan hukum dan memastikan tidak ada satu pun individu yang kebal hukum di Indonesia.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, menyambut baik adanya sayembara tersebut dan berharap bisa memotivasi masyarakat untuk lebih peduli dan memberikan informasi mengenai keberadaan Harun. 

Menurut Asep, dengan imbalan yang besar, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan informasi yang mungkin bisa menjadi titik terang dalam pencarian. 

Baca Juga:
Usut Kasus Suap Pengadaan Proyek Kereta Api Kemenhub, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru dan Langsung Lakukan Penahanan

“Kami berharap masyarakat bisa lebih peka dan berpartisipasi memberikan informasi yang bisa membantu kami,” ungkap Asep, dikutip pada Jumat, 29 November 2024.

KPK, meskipun sudah memiliki sejumlah informasi terkait keberadaan Harun, tetap terus melakukan pencarian dengan berbagai metode, termasuk bekerja sama dengan imigrasi dan pihak-pihak terkait untuk mengejar keberadaannya. 

Masyarakat pun diberi kesempatan untuk melaporkan jika mengetahui sesuatu yang mencurigakan, demi mempercepat proses penangkapan buronan yang satu ini.

Sejak dinyatakan sebagai buronan pada 2020, Harun Masiku menjadi salah satu wajah yang paling dicari oleh KPK. 

Baca Juga:
Beri Pesan Kepada Relawan, Cagub Jakarta Dharma Pongrekun Minta Semua Hati-hati dengan Potensi Pandemi

Kasus suap PAW anggota DPR yang melibatkan Harun menjadi salah satu kejahatan besar yang belum sepenuhnya terungkap. 

Bahkan, meskipun sudah dimasukkan dalam daftar buronan internasional pada 2021, Harun berhasil menghindari upaya penangkapan yang dilakukan oleh aparat. 

Laporan-laporan sempat menyebutkan bahwa Harun pernah kembali ke Indonesia setelah beberapa waktu berada di luar negeri, namun tetap saja ia lolos dari jangkauan hukum.

Maruarar Sirait berharap bahwa dengan adanya sayembara ini, masyarakat tidak hanya bisa membantu KPK, tetapi juga dapat menjadi bukti bahwa semua pihak, tanpa kecuali, harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. 

Baca Juga:
Sambut Libur Nataru 2024, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen di Semua Bandara RI, Catat Tanggal Berlakunya!

Dengan hadiah sebesar Rp8 miliar, diharapkan semakin banyak orang yang tergerak untuk memberikan informasi penting yang dapat membawa Harun Masiku ke tangan aparat penegak hukum.

KPK sendiri berjanji untuk terus bekerja keras dalam memburu Harun Masiku. 

Mereka menganggap sayembara ini sebagai langkah positif untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dari masyarakat, yang selama ini mungkin tidak terlalu peduli dengan kasus ini. 

Keterlibatan aktif publik sangat diharapkan untuk mempercepat penyelesaian kasus yang sudah berjalan terlalu lama ini. (*/Shofia) 

...

Artikel Terkait

wave

Komentari Pilkada Serentak 2024, Politikus PDIP Adian Napitupulu: Institusi Negara Gagal Belaku Netral Saat Pemilu

Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengomentari adanya berlangsungnya Pilkada serentak 2024, Adian sebut ada kecurangan

Tegas! Menteri Agama Langsung Serahkan Barang yang Diduga Gratifikasi ke KPK, Ini Isinya

Menteri Agama buktikan komitmennya dengan menyerahkan barang gratifikasi ke KPK untuk memastikan good governance.

Sambut Libur Nataru 2024, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen di Semua Bandara RI, Catat Tanggal Berlakunya!

Harga tiket pesawat di Indonesia mengalami penurunan 10 persen dalam periode libur nataru 2024-25, berikut ini aturan dan tanggal berlakunya

Mengaku Dapat Banyak Laporan Kecurangan di Pilkada Jateng 2024, Ketum PDIP Megawati: Ini Tidak Boleh Dibiarkan Lagi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti banyaknya laporan kecurangan di pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah 2024, begini kata Megawati

Resmi Disetujui Presiden Prabowo! Guru Honorer dan ASN Bakal Dapat Tambahan Gaji Mulai Tahun Depan, Ini Rinciannya

Pemerintah beri insentif besar untuk guru. Tambahan Rp2 juta untuk non-ASN dan bonus satu kali gaji pokok bagi ASN.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;