Gemasulawesi– Menyikapi vonis penjara Juliari Batubara 12 tahun, ICW menyebut hukuman diberikan sepatutnya seumur hidup.
“Tindakan korupsi Juliari sangat melukai hati masyarakat, sehingga patut diberi hukuman lebih berat,” ungkap Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis, Senin 23 Agustus 2021.
Kurnia mengatakan ada empat faktor seharusnya dapat memberatkan pemberian vonis penjara Juliari Batubara 12 tahun menjadi penjara seumur hidup.
Baca juga: Besok, Sidang Vonis Kasus Bansos Eks Mensos Juliari Batubara
Pertama, Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat.
Faktor kedua pemberatan vonis penjara Juliari Batubara 12 tahun menjadi penjara seumur hidup, yaitu praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi covid19.
Baca juga: Bupati Probolinggo dan Suaminya Bersama 8 ASN Kena OTT KPK
Hal ini membuat praktik korupsi dilakukan Juliari sangat berdampak kepada masyarakat. Baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.
Ketiga, sikap Juliari yang enggan mengakui perbuatannya hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi selama persidangan.
Baca juga: Sidang Kasus Korupsi Bansos: Juliari Batubara Minta Bebas
“Padahal, dua orang yang berasal dari pihak swasta, Ardian dan Harry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari,” kata Kurnia.
Faktor keempat pemberatan vonis penjara Juliari Batubara 12 tahun menjadi penjara seumur hidup adalah akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lainnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa.
“Juliari sangat pantas dan tepat untuk mendekam seumur hidup di dalam penjara,” tuturnya.
Baca juga: KPK: Bupati Probolinggo Diduga Patok Tarif Penjabat Kepala Desa Rp20 Juta
ICW nilai KPK takut kembangkan perkara korupsi Bansos
Sementara KPK, kata Kurnia, sejak awal sudah takut dan enggan untuk mengembangkan lebih lanjut perkara korupsi bansos. Indikasi itu sudah terlihat sejak proses penyidikan.
Misalnya, keterlambatan melakukan penggeledahan dan keengganan memanggil sejumlah politisi sebagai saksi.
“Tidak hanya itu, saat fase penuntutan pun tidak jauh berbeda. Mulai dari menghilangkan nama sejumlah pihak dalam surat dakwaan, ketidakmauan jaksa untuk memanggil pihak yang diduga menguasai paket pengadaan bansos, dan rendahnya tuntutan terhadap Juliari,” tuturnya.
Baca juga: Korupsi 14,5 Miliar Rupiah Bansos Covid 19, Mensos Juliari Jadi Tersangka
Di luar proses hukum, KPK diketahui telah memberhentikan Kasatgas Penyidikan dan Penyidik perkara bansos melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Serta membangun dalih seolah-olah ingin menyelidiki dugaan kerugian negara.
Padahal tindakan itu diduga kuat bertujuan untuk memperlambat dan melokalisir perkara ini agar berhenti hanya terhadap Juliari.
“Majelis hakim dalam perkara ini, terhadap isu gugatan korban Bansos juga ditolak dengan argumentasi sangat janggal,” tutupnya. (**)
