Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, memberikan kritikan tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Melalui cuitannya di akun Twitter resminya, @susipudjiastuti, pada Sabtu, 14 Desember 2024, Susi menyampaikan pandangannya sembari mengunggah berita yang memberitakan pernyataan Menko Airlangga.
Dalam berita tersebut, Menko Airlangga menanggapi langkah Vietnam yang menurunkan PPN menjadi 8 persen, sementara pemerintah Indonesia justru berencana menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Dalam berita itu, Menko Airlangga menyebut bahwa kebijakan tiap negara berbeda dan tidak perlu dibandingkan.
Namun, Susi Pudjiastuti menyebut tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Ia menilai bahwa jika pemerintah ingin masyarakat mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam, maka beban masyarakat harus disamakan.
"Pak Presiden @prabowo, Kalau kita mau kompetitif/mampu bersaing negara tetangga kita (Vietnam), samakan beban masyarakat kita sama dengan masyarakat negara tetangga kita," tulis Susi dalam cuitannya.
Ia menambahkan bahwa perbedaan beban masyarakat akan membuat rakyat Indonesia kesulitan bersaing.
"Kalau tidak sama (beban masyarakat), masyarakat kita tidak akan mampu bersaing," tulisnya lagi.
Menutup cuitannya, Susi secara terang-terangan menyebut pernyataan Menko Airlangga tidak tepat.
"Saya pikir Pak Menko Airlangga (sembari menandai akun Twitter Airlangga) tidak betul dalam hal ini (tanggapan kebijakan PPN)," tulis lanjutan dari Susi.
Tanggapan Susi tersebut langsung memancing reaksi warganet. Sebagian besar dari mereka mendukung kritikan yang disampaikan Susi terhadap kebijakan pemerintah.
Salah satu akun menuliskan, "Intinya semakin tinggi pajak = semakin bodoh para pejabat dan pimpinannya. Karena hanya pemimpin jujur yg mampu mensejahterakan rakyatnya hanya dengan memanfaatkan SDA," tulis akun @jur***.
Warganet lain menyoroti kebijakan Vietnam yang lebih berpihak pada rakyatnya dibanding kebijakan di Indonesia.
"Kebijakan Vietnam mempertimbangkan nasib rakyatnya, kebijakan pemerintah Indo bagaimana supaya gaji menteri dan wamen yg luar biasa banyaknya terpenuhi," tulis akun @fse***.
Namun, beberapa warganet tampak pesimis bahwa kritikan Susi akan didengar oleh pemerintah. "Ga bakalan di dengar bu, percuma," tulis akun @ang***.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas kritikan yang dilontarkan oleh Susi Pudjiastuti maupun reaksi dari warganet.
Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen masih menjadi isu yang menuai perdebatan di masyarakat.
Kebijakan ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai langkah yang dapat membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. (*/Risco)
