Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Said Didu, mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya seharusnya aktif mencari bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo.
Kritik tersebut muncul setelah pernyataan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang menyebut pihaknya masih menunggu laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Setyo saat menanggapi kabar yang menyebut Jokowi sebagai tokoh terkorup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dia juga menegaskan bahwa segala dugaan tindak pidana korupsi harus dilengkapi dengan bukti, baik berupa dokumen pendukung maupun alat bukti lainnya.
Namun, pandangan Setyo ini justru menuai kritik dari Said Didu pada 4 Januari 2025.
Menurut Said Didu, KPK harusnya aktif mencari bukti korupsi, bukan hanya mengandalkan atau menunggu laporan dari masyarakat.
Melalui cuitan di akun X resminya, @msaid_didu, Said Didu menulis, "Tugas KPK tuh mencari bukti informasi terjadinya korupsi - bukan sekedar meminta laporan dari masyarakat."
Kritiknya tidak berhenti di situ. Said Didu bahkan menyebut bahwa pimpinan KPK saat ini terkesan enggan mencari informasi karena memiliki utang budi kepada Jokowi.
"Tapi sudahlah, yg memilih Pimpinan @KPK_RI yg ada skrg adalah Jokowi - jadi terjadi utang budi," tambahnya dalam cuitan tersebut.
Cuitan Said Didu tersebut memicu berbagai reaksi dari warganet yang sebagian besar senada dengannya.
Salah satu pengguna akun X, @ban***, menyindir kinerja KPK dengan menulis, "KPK banyak omong doang kerjanya."
Sementara itu, akun @the*** menyuarakan kritik yang lebih tajam, "Udah ada laporan juga ga diproses. Keja males, tapi gaji gede. Uang pajak rakyat cuma dikasi ke orang orang males KPK. Rugi."
Di sisi lain, akun @alm*** menambahkan kritik dengan menyebut, "KPK Makan Gaji Butak tak mau Kerja tak tahu malu."
Kritik terhadap KPK ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap lembaga tersebut, terutama dalam menyikapi isu besar seperti dugaan korupsi yang melibatkan mantan kepala negara.
Sebagian masyarakat berharap agar KPK lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya, termasuk menggali informasi dan mencari bukti atas dugaan korupsi, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. (*/Risco)
