Nasional, gemasulawesi - Politisi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring, Ferdinand Hutahaean, memberikan sorotan tajam terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Dalam video yang diunggah melalui channel YouTube resminya pada Minggu, 19 Januari 2025, Ferdinand menyebut bahwa meskipun program ini sangat baik, ada tantangan besar dalam merealisasikannya, terutama dalam hal pendanaan.
"Program ini bagus tapi tidak mudah melaksanakannya, ketidakmudahan itu terutama pada soal anggaran," jelas Ferdinand dalam videonya.
Ferdinand menyoroti sejumlah usulan dari para pejabat yang berupaya mencari sumber pendanaan untuk program MBG.
Beberapa ide yang muncul, seperti mengandalkan iuran masyarakat atau menggunakan dana zakat, menurut Ferdinand, bukanlah langkah yang bijak.
Ia menegaskan bahwa ada cara lain yang lebih adil dan efektif untuk memenuhi kebutuhan anggaran program tersebut.
Untuk mengatasi tantangan anggaran ini, Ferdinand menawarkan empat solusi konkret yang menurutnya dapat membantu pemerintah menjalankan program MBG tanpa membebani masyarakat kecil.
Solusi pertama yang diusulkan adalah pemotongan 30% dari gaji para pejabat di Indonesia.
Menurut Ferdinand, langkah ini dapat menjadi langkah nyata bagi para pejabat untuk berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Makanya, saya menyatakan lebih bagus seluruh pejabat ini, kita hitung aja gaji pejabat semuanya, ya dipotong saja 30% untuk iuran membantu program makan bergizi gratis," kata Ferdinand.
Solusi kedua yang diajukannya adalah mengejar pajak sawit yang selama ini tidak dibayar oleh para pelaku usaha besar di sektor tersebut.
Ferdinand merujuk pada pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menyebutkan adanya potensi penerimaan pajak sebesar 300 triliun rupiah dari industri sawit yang belum terpenuhi.
"Yang kedua, saya mengusulkan agar pemerintah segera mengejar apa yang pernah disampaikan pak Luhut Binsar Pandjaitan tentang 300 triliun pajak dari sawit yang dikemplang, tidak dibayar," jelas Ferdinand.
Selanjutnya, Ferdinand meminta pemerintah untuk membuat regulasi baru yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari tambang nasional.
Ia menilai bahwa sektor tambang memiliki potensi besar untuk mendukung program semacam MBG jika dikelola dengan baik.
"Yang ketiga, saya berharap agar pemerintah membuat regulasi baru untuk mendapatkan uang lebih dari tambang-tambang nasional kita," katanya.
Solusi terakhir yang diusulkan Ferdinand adalah melelang aset-aset sitaan koruptor.
Ia menekankan bahwa hasil lelang tersebut harus digunakan untuk membiayai program MBG dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.
"Pemerintah harus segera melelang semua aset sitaan koruptor, dan seluruh harta koruptor yang disita itu harus disetorkan ke negara untuk membiayai program makan bergizi gratis ini," jelasnya.
Dengan memberikan solusi-solusi konkret ini, Ferdinand berharap pemerintah dapat mengatasi tantangan pendanaan untuk program MBG tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat kecil.
Usulan-usulannya menekankan pentingnya kontribusi dari para pemangku kepentingan dan optimalisasi sumber daya yang ada untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. (*/Risco)
