Nasional, gemasulawesi - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, memberikan apresiasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas langkah tegasnya dalam membatalkan sertifikat HGB di area pagar laut Tangerang, Banten.
Keputusan itu dianggap sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola agraria yang sempat menuai kontroversi di masyarakat.
Kasus sertifikat HGB di area pagar laut Tangerang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Keberadaan sertifikat tersebut memicu pertanyaan karena mencakup kawasan pesisir pantai utara yang seharusnya dilindungi oleh aturan tata ruang.
Kementerian ATR/BPN kemudian mengambil langkah untuk mencabut sertifikat HGB dan HM pada kawasan tersebut setelah melakukan verifikasi dan meninjau batas daratan atau garis pantai yang tercatat dalam sertifikat tersebut.
Sertifikat ini dicabut karena ditemukan adanya cacat prosedur dan materiil dalam proses penerbitannya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa langkah pencabutan tersebut mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2021.
Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian memiliki hak untuk mencabut sertifikat jika ditemukan pelanggaran, selama sertifikat belum mencapai usia lima tahun.
"Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum 5 tahun, Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya," ujar Nusron Wahid pada Rabu, 22 Januari 2025.
Keputusan ini pun mendapatkan pujian dari Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum.
Dalam cuitannya di akun X resminya, Anas memuji langkah Nusron yang dinilainya menunjukkan bahwa pemerintah kembali bekerja dengan baik dan benar.
"Tanda bahwa Pemerintah (kembali) bekerja dengan baik dan benar. Menteri @atr_bpn @NusronWahid1 patut diapresiasi," tulis Anas pada Rabu, 22 Januari 2025.
Apresiasi ini menjadi sinyal positif terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan agraria dengan transparan dan tegas.
Tak hanya dari Anas Urbaningrum, langkah Nusron Wahid juga menuai beragam tanggapan dari warganet.
Salah satu warganet memberikan apresiasi dengan menyoroti kemungkinan tekanan yang mungkin dihadapi oleh Menteri ATR/BPN.
"2 jempol besar utk Nusron, semoga tdk terjadi apa² dgn jabatannya. Tapi kalau ternyata dia 'digeser', maka kita tahu negara ini memang sdh berada di bawah ketiak oligarki," tulis akun @lli***.
Beragam respons ini menunjukkan bahwa publik memberikan perhatian serius terhadap langkah pemerintah dalam menangani isu agraria yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. (*/Risco)
