Wamendagri Bima Arya Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Magelang untuk Tempat Retret Kepala Daerah Terpilih

Potret Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya yang baru-baru ini jelaskan alas an pemerintah pilih Magelang untuk retret kepala daerah
Potret Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya yang baru-baru ini jelaskan alas an pemerintah pilih Magelang untuk retret kepala daerah Source: (Foto/Instagram/@bimaaryasugiarto)

Nasional, gemasulawesi - Sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan kepada para kepala daerah terkait tugas dan tanggung jawab mereka, serta strategi kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa pemilihan Magelang sebagai lokasi retret bukan tanpa alasan.

Akmil dinilai sebagai tempat yang lebih efektif dan efisien karena sudah memiliki sarana dan prasarana yang dapat langsung digunakan tanpa perlu anggaran tambahan.

Baca Juga:
Kemendikdasmen RI Berencana Terapkan Ijazah Elektronik di Tahun 2025, Sebut untuk Kurangi Risiko Pemalsuan

Diketahui, lokasi ini sebelumnya juga telah digunakan untuk retret bagi para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sehingga fasilitas yang tersedia masih dalam kondisi siap pakai.

"Daripada mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat lain (tempat untuk retret), ya lebih efektif efisien di situ saja (Akmil Magelang). Karena tenda-tendanya bisa menggunakan yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri," ujar Bima Arya, dilansir pada Senin, 10 Februari 2025.

Untuk mekanisme keberangkatan para kepala daerah ke Magelang, pemerintah masih mengkaji beberapa opsi.

Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah mengumpulkan seluruh peserta terlebih dahulu di Gedung Agung Yogyakarta sebelum diberangkatkan bersama-sama menggunakan bus ke Magelang.

Baca Juga:
Jangan Salah! Program Cek Kesehatan Gratis Tidak Memberikan Layanan Pengobatan Bagi Pengguna, Begini Aturannya

Apabila rencana tersebut terlaksana, Bima Arya berharap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dapat turut serta dalam acara pelepasan tersebut.

Kehadiran Sri Sultan diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada para kepala daerah sebelum mereka menjalani rangkaian pembekalan yang telah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dalam retret tersebut, kepala daerah akan mendapatkan tiga materi utama. Pertama, pemahaman mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai pemimpin daerah.

Kedua, arahan strategis terkait Astacita, yaitu visi pembangunan nasional yang akan disampaikan langsung oleh beberapa menteri.

Baca Juga:
Pemerintah Jamin Bansos Tetap Tepat Sasaran Meski Ada Efisiensi Anggaran, Begini Strategi Baru Penyalurannya

Ketiga, pembekalan kepemimpinan yang akan diberikan oleh Lemhanas guna memperkuat kapasitas kepala daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.

Selain itu, Menteri Keuangan juga dijadwalkan memberikan materi khusus yang membahas efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah.

Materi ini dianggap penting agar kepala daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.

Retret kepemimpinan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi kepala daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Kemendikdasmen RI Berencana Terapkan Ijazah Elektronik di Tahun 2025, Sebut untuk Kurangi Risiko Pemalsuan

Kemendikdasmen RI mengungkapkan bahwa ada rencana menerapkan ijazah elektronik pada tahun 2025 ini, begini penjelasannya

Jangan Salah! Program Cek Kesehatan Gratis Tidak Memberikan Layanan Pengobatan Bagi Pengguna, Begini Aturannya

Layanan pengobatan tidak dilakukan pada program Cek Kesehatan Gratis atrau CKG, begini penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Jakarta

Pemerintah Jamin Bansos Tetap Tepat Sasaran Meski Ada Efisiensi Anggaran, Begini Strategi Baru Penyalurannya

Data Tunggal Nasional segera diterapkan! Pemerintah jamin bansos lebih tepat sasaran tanpa memengaruhi hak penerima.

Pengamat Sebut Pemerintah Wajib Kembalikan Hutan Jika Proyek IKN Mangkrak: Demi Bumi yang Harus Lestari

Pengamat politik, Hendri Satrio meminta pemerintah mengembalikan hutan jika proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar mangkrak

Islah Bahrawi Kecewa Investasi Batal Masuk ke Indonesia Karena Ormas: Percuma Pemerintah Mudahkan Birokrasi

Pengamat medsos, Islah Bahrawi menyoroti kabar yang sebut investasi gagal masuk ke Indonesia karena adanya kelakuan buruk dari ormas

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;