Jangan Salah! Program Cek Kesehatan Gratis Tidak Memberikan Layanan Pengobatan Bagi Pengguna, Begini Aturannya

Ilustrasi ijazah petugas medis yang sedang melakukan cek Kesehatan gigi pasien
Ilustrasi ijazah petugas medis yang sedang melakukan cek Kesehatan gigi pasien Source: (Foto/Pexels/@Pavel Danilyuk)

Nasional, gemasulawesi - Program Cek Kesehatan Gratis (CGK) yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan RI resmi berjalan mulai Senin, 10 Februari 2025.

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kelompok umur, mulai dari anak-anak di bawah enam tahun, usia sekolah, remaja di atas 18 tahun, hingga dewasa dan lanjut usia.

Program ini digagas sebagai langkah pencegahan penyakit melalui deteksi dini, memungkinkan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal.

Dengan begitu, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Baca Juga:
Pemerintah Jamin Bansos Tetap Tepat Sasaran Meski Ada Efisiensi Anggaran, Begini Strategi Baru Penyalurannya

Meski begitu, CGK hanya mencakup pemeriksaan kesehatan dan tidak mencakup pengobatan atau tindakan medis lainnya jika ditemukan penyakit selama pemeriksaan berlangsung.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menegaskan bahwa layanan yang diberikan dalam program CGK bukanlah layanan pengobatan.

Program ini lebih difokuskan pada pemeriksaan awal dan edukasi kesehatan bagi masyarakat.

"Bukan pengobatan," penjelasan dari Ani Ruspitawati di Jakarta pada Minggu, 9 Februari 2025.

Baca Juga:
Pengamat Sebut Pemerintah Wajib Kembalikan Hutan Jika Proyek IKN Mangkrak: Demi Bumi yang Harus Lestari

Sebagai contoh, Ani menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan gigi yang dilakukan di fasilitas kesehatan, dokter akan mengecek seluruh kondisi gigi pasien dan memberikan edukasi terkait kesehatan gigi dan mulut.

Namun, jika ditemukan masalah kesehatan yang membutuhkan tindakan medis lebih lanjut, pengobatan atau terapi harus dilakukan secara terpisah dan tidak termasuk dalam cakupan program ini.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga memastikan bahwa seluruh puskesmas di Indonesia telah siap menjalankan program ini.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Rizka Andalusia, menegaskan bahwa kesiapan fasilitas kesehatan telah dipastikan, termasuk ketersediaan tenaga medis, alat kesehatan, serta bahan-bahan medis yang dibutuhkan.

Baca Juga:
Islah Bahrawi Kecewa Investasi Batal Masuk ke Indonesia Karena Ormas: Percuma Pemerintah Mudahkan Birokrasi

Dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang sadar dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Pemeriksaan dini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis yang sering kali baru terdeteksi setelah mencapai tahap lanjut.

Oleh karena itu, meskipun program ini tidak mencakup pengobatan, masyarakat tetap didorong untuk memanfaatkannya sebagai upaya menjaga kesehatan mereka. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Jamin Bansos Tetap Tepat Sasaran Meski Ada Efisiensi Anggaran, Begini Strategi Baru Penyalurannya

Data Tunggal Nasional segera diterapkan! Pemerintah jamin bansos lebih tepat sasaran tanpa memengaruhi hak penerima.

Pengamat Sebut Pemerintah Wajib Kembalikan Hutan Jika Proyek IKN Mangkrak: Demi Bumi yang Harus Lestari

Pengamat politik, Hendri Satrio meminta pemerintah mengembalikan hutan jika proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar mangkrak

Islah Bahrawi Kecewa Investasi Batal Masuk ke Indonesia Karena Ormas: Percuma Pemerintah Mudahkan Birokrasi

Pengamat medsos, Islah Bahrawi menyoroti kabar yang sebut investasi gagal masuk ke Indonesia karena adanya kelakuan buruk dari ormas

Adi Prayitno Soroti Separuh Dana Bansos Rp 500 Triliun Tidak Tepat Sasaran: Pengawasannya Gimana Selama ini?

Pengamat politik, Adi Prayitno menanggapi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebut separuh dari dana bansos Rp500 T tidak tepat sasaran

Bahlil Lahadalia Sebut Ibu Kota Bakal Pindah ke IKN pada Tahun 2028, Denny Siregar: Itu Urusan Presiden

Denny Siregar memberikan komentar menanggapi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut ibu kota negara akan pindah ke IKN pada 2028

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;