Pengamat Sebut Pemerintah Wajib Kembalikan Hutan Jika Proyek IKN Mangkrak: Demi Bumi yang Harus Lestari

Potret salah satu kawasan yang berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN
Potret salah satu kawasan yang berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN Source: (Foto/Instagram/@ikn_id)

Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Hendri Satrio baru-baru ini turut menyoroti isu yang menyebut adanya potensi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi mangkrak.

Isu ini muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN diblokir.

Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi di masyarakat mengenai kelanjutan pembangunan ibu kota baru yang digadang-gadang akan menjadi pusat pemerintahan di masa depan.

IKN sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diinisiasi pemerintah sebagai langkah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Baca Juga:
Islah Bahrawi Kecewa Investasi Batal Masuk ke Indonesia Karena Ormas: Percuma Pemerintah Mudahkan Birokrasi

Sejak awal, pembangunan IKN mendapat berbagai respons, baik dukungan maupun kritik. 

Pendukungnya melihat proyek ini sebagai upaya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sementara para pengkritik mempertanyakan kesiapan dan dampak lingkungannya, mengingat kawasan yang digunakan untuk pembangunan sebelumnya merupakan hutan alami.

Menanggapi isu kemungkinan proyek ini terbengkalai, Hendri Satrio menyampaikan pendapatnya melalui akun X resminya @satriohendri pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa jika proyek IKN benar-benar mangkrak, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kawasan hutan yang telah digunakan dalam pembangunan tersebut.

Baca Juga:
Adi Prayitno Soroti Separuh Dana Bansos Rp 500 Triliun Tidak Tepat Sasaran: Pengawasannya Gimana Selama ini?

"Bila di kemudian hari IKN ternyata memang mangkrak dan tak jadi digunakan, demi Bumi yang harus lestari maka pemerintah wajib mengembalikan HUTAN yang telah musnah akibat proyek IKN itu," tulis Hendri dalam cuitannya.

Pernyataan Hendri mencerminkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari proyek ini.

Sejak awal perencanaannya, IKN memang menggunakan sebagian kawasan hutan di Kalimantan yang mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan pembangunan perkotaan.

Pernyataan Hendri Satrio juga memicu beragam respons dari warganet.

Baca Juga:
Bahlil Lahadalia Sebut Ibu Kota Bakal Pindah ke IKN pada Tahun 2028, Denny Siregar: Itu Urusan Presiden

Beberapa dari mereka sependapat bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, sementara yang lain berharap agar pembangunan tetap dilanjutkan meskipun dengan tempo yang lebih terukur.

Salah satu warganet dengan akun @kun*** menuliskan tanggapannya terhadap cuitan Hendri, "Diusahakan jangan sampai mangkrak. Tetap dibiayai pembangunannya tetapi tidak perlu tergesa-gesa harus segera rampung."

Isu mengenai kelangsungan proyek IKN memang menjadi perhatian publik, mengingat proyek ini membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan waktu penyelesaian yang panjang. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Islah Bahrawi Kecewa Investasi Batal Masuk ke Indonesia Karena Ormas: Percuma Pemerintah Mudahkan Birokrasi

Pengamat medsos, Islah Bahrawi menyoroti kabar yang sebut investasi gagal masuk ke Indonesia karena adanya kelakuan buruk dari ormas

Adi Prayitno Soroti Separuh Dana Bansos Rp 500 Triliun Tidak Tepat Sasaran: Pengawasannya Gimana Selama ini?

Pengamat politik, Adi Prayitno menanggapi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebut separuh dari dana bansos Rp500 T tidak tepat sasaran

Bahlil Lahadalia Sebut Ibu Kota Bakal Pindah ke IKN pada Tahun 2028, Denny Siregar: Itu Urusan Presiden

Denny Siregar memberikan komentar menanggapi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut ibu kota negara akan pindah ke IKN pada 2028

Nusron Wahid Bantah Isu Kebakaran Kementerian ATR/BPN Disengaja untuk Hilangkan Barang Bukti Masalah Pertanahan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah isu yang sebut kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN disengaja untuk hilangkan bukti kasus

Denny Siregar Komentari Rencana Menko Yusril Pulangkan Terpidana Reynhard Sinaga ke Indonesia: Buang-buang Uang Negara

Begini tanggapan dari Denny Siregar terkait rencana Menko Yusril Ihza Mahendra yang ingin memulangkan terpidana Reynhard Sinaga dari Inggris

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;