Pengamat Sebut Pemerintah Wajib Kembalikan Hutan Jika Proyek IKN Mangkrak: Demi Bumi yang Harus Lestari

Potret salah satu kawasan yang berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN
Potret salah satu kawasan yang berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN Source: (Foto/Instagram/@ikn_id)

Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Hendri Satrio baru-baru ini turut menyoroti isu yang menyebut adanya potensi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi mangkrak.

Isu ini muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN diblokir.

Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi di masyarakat mengenai kelanjutan pembangunan ibu kota baru yang digadang-gadang akan menjadi pusat pemerintahan di masa depan.

IKN sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diinisiasi pemerintah sebagai langkah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Baca Juga:
Islah Bahrawi Kecewa Investasi Batal Masuk ke Indonesia Karena Ormas: Percuma Pemerintah Mudahkan Birokrasi

Sejak awal, pembangunan IKN mendapat berbagai respons, baik dukungan maupun kritik. 

Pendukungnya melihat proyek ini sebagai upaya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sementara para pengkritik mempertanyakan kesiapan dan dampak lingkungannya, mengingat kawasan yang digunakan untuk pembangunan sebelumnya merupakan hutan alami.

Menanggapi isu kemungkinan proyek ini terbengkalai, Hendri Satrio menyampaikan pendapatnya melalui akun X resminya @satriohendri pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa jika proyek IKN benar-benar mangkrak, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kawasan hutan yang telah digunakan dalam pembangunan tersebut.

Baca Juga:
Adi Prayitno Soroti Separuh Dana Bansos Rp 500 Triliun Tidak Tepat Sasaran: Pengawasannya Gimana Selama ini?

"Bila di kemudian hari IKN ternyata memang mangkrak dan tak jadi digunakan, demi Bumi yang harus lestari maka pemerintah wajib mengembalikan HUTAN yang telah musnah akibat proyek IKN itu," tulis Hendri dalam cuitannya.

Pernyataan Hendri mencerminkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari proyek ini.

Sejak awal perencanaannya, IKN memang menggunakan sebagian kawasan hutan di Kalimantan yang mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan pembangunan perkotaan.

Pernyataan Hendri Satrio juga memicu beragam respons dari warganet.

Baca Juga:
Bahlil Lahadalia Sebut Ibu Kota Bakal Pindah ke IKN pada Tahun 2028, Denny Siregar: Itu Urusan Presiden

Beberapa dari mereka sependapat bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, sementara yang lain berharap agar pembangunan tetap dilanjutkan meskipun dengan tempo yang lebih terukur.

Salah satu warganet dengan akun @kun*** menuliskan tanggapannya terhadap cuitan Hendri, "Diusahakan jangan sampai mangkrak. Tetap dibiayai pembangunannya tetapi tidak perlu tergesa-gesa harus segera rampung."

Isu mengenai kelangsungan proyek IKN memang menjadi perhatian publik, mengingat proyek ini membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan waktu penyelesaian yang panjang. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Islah Bahrawi Kecewa Investasi Batal Masuk ke Indonesia Karena Ormas: Percuma Pemerintah Mudahkan Birokrasi

Pengamat medsos, Islah Bahrawi menyoroti kabar yang sebut investasi gagal masuk ke Indonesia karena adanya kelakuan buruk dari ormas

Adi Prayitno Soroti Separuh Dana Bansos Rp 500 Triliun Tidak Tepat Sasaran: Pengawasannya Gimana Selama ini?

Pengamat politik, Adi Prayitno menanggapi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebut separuh dari dana bansos Rp500 T tidak tepat sasaran

Bahlil Lahadalia Sebut Ibu Kota Bakal Pindah ke IKN pada Tahun 2028, Denny Siregar: Itu Urusan Presiden

Denny Siregar memberikan komentar menanggapi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut ibu kota negara akan pindah ke IKN pada 2028

Nusron Wahid Bantah Isu Kebakaran Kementerian ATR/BPN Disengaja untuk Hilangkan Barang Bukti Masalah Pertanahan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah isu yang sebut kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN disengaja untuk hilangkan bukti kasus

Denny Siregar Komentari Rencana Menko Yusril Pulangkan Terpidana Reynhard Sinaga ke Indonesia: Buang-buang Uang Negara

Begini tanggapan dari Denny Siregar terkait rencana Menko Yusril Ihza Mahendra yang ingin memulangkan terpidana Reynhard Sinaga dari Inggris

Berita Terkini

wave

Polisi Sisir Manifes SPBU Bolano Lambunu Usai Sinyal Permainan BBM Subsidi

Polres Parigi Moutong menggelar audit mendadak SPBU Bolano Lambunu untuk membongkar celah penimbunan BBM subsidi yang meresahkan warga.

Cara Kerja Pengalihan Gaji PPPK ke APBN, Solusi Krisis APBD atau Beban Baru Daerah?

Membedah skema pengalihan gaji PPPK dari APBD ke APBN lewat dana TKD serta dampaknya pada belanja modal daerah seperti Parigi Moutong.

Jalan Rusak Parigi Moutong dan Pertaruhan Gaji PPPK

Perbaikan jalan rusak di Parigi Moutong bergantung pada pengalihan gaji PPPK ke APBN untuk menggelembungkan alokasi belanja modal.

Kalkulasi Fiskal Parigi Moutong di Tengah Guyuran TKD PPPK

Pengalihan gaji PPPK lewat tambahan TKD pusat berpotensi membebaskan APBD Parigi Moutong Rp300 miliar untuk pembangunan jalan.

Petualangan Buronan Pencuri Kabel Tower Berakhir di Tangan Polisi

Polres Parigi Moutong menangkap buronan pencuri kabel tower XL dan Telkomsel di Desa Kasimbar pada Kamis 29 Oktober 2026.


See All
; ;