Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, baru-baru ini tampak menyoroti sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR yang sepakat dengan pemblokiran anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintah.
Sebelumnya, Anggota Banggar DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyatakan bahwa pihaknya mendukung keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam memblokir anggaran pembangunan IKN.
Menurutnya, tidak ada kebutuhan mendesak untuk melanjutkan proyek tersebut dalam waktu dekat, sehingga langkah efisiensi anggaran ini dianggap tepat untuk dilakukan.
Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo sebelumya telah mengonfirmasi bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN saat ini tengah diblokir.
Hal ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh kementerian, dengan total anggaran yang dikurangi mencapai Rp81,38 triliun.
Akibatnya, anggaran yang tersisa untuk tahun ini hanya sebesar Rp29,57 triliun, sehingga proyek IKN kemungkinan besar belum akan mengalami perkembangan signifikan dalam waktu dekat.
Langkah ini pun mendapat berbagai respons dari publik, termasuk dari Susi Pudjiastuti.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu secara terbuka menunjukkan persetujuannya terhadap pemblokiran anggaran tersebut.
Susi tampak memberikan respons di akun X resminya, @susipudjiastuti, pada Selasa, 11 Februari 2025.
"Alihkan untuk yang lebih urgent," tulis Susi dalam cuitannya, sembari mengunggah ulang berita tentang pernyataan Banggar DPR.
Melalui pernyataannya itu, Susi tampaknya ingin menegaskan bahwa dana pemerintah sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak.
Pernyataan Susi ini kemudian mendapat beragam tanggapan dari publik.
Sebagian besar warganet tampaknya setuju dengan pendapat bahwa proyek IKN bukanlah hal yang mendesak saat ini, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi negara.
Banyak yang merasa bahwa anggaran negara sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang lebih langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan subsidi bagi sektor-sektor strategis.
Namun, di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa proyek IKN tetap memiliki nilai strategis bagi masa depan Indonesia.
Meski perdebatan terus berlangsung, satu hal yang jelas adalah bahwa kebijakan pemblokiran anggaran proyek IKN telah memicu berbagai diskusi di kalangan masyarakat. (*/Risco)
