Nasional, gemasulawesi - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI baru-baru ini menyoroti langkah Polri yang melakukan beberapa program guna mendukung program ketahanan pangan nasional.
Dalam unggahan di akun X resmi Divisi Humas Polri @DivHumas_Polri pada Senin 10 Februari 2025, tampak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa anggota Polri melakukan program pemanfaatan lahan produktif.
Menurut keterangan Divisi Humas Polri, program tersebut merupakan salah satu dari beberapa program yang dibuat oleh Polri guna mendukung ketahanan pangan nasional dan makan bergizi gratis yang diinisiasikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden RI, Prabowo Subianto telah menginisiasi program ketahanan pangan nasional serta makan bergizi gratis (MBG) melalui program Asta Cita. Guna mendukung terwujudnya program tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menegaskan jajarannya siap mendukung pemerintah mewujudkan program-program tersebut." Tulis keterangan di unggahan Divisi Humas Polri.
Dalam unggahan tersebut juga dijelaskan bahwa Polri telah merancang empat program utama untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Keempat program itu meliputi program pekarangan pangan bergizi, program pemanfaatan lahan produktif, program pengawasan distribusi, serta program rekrutmen personel Polri dengan kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat.
Namun, langkah Polri ini tampaknya tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya YLBHI.
YLBHI mempertanyakan apakah tugas dan fungsi utama Polri telah mengalami perubahan dengan adanya program-program baru yang mendukung ketahanan pangan nasional tersebut.
"Apakah tugas dan fungsi POLRI sudah berubah?" tulis YLBHI dalam cuitannya melalui akun X resminya @YLBHI pada Senin, 10 Februari 2025, sembari mengunggah ulang kabar yang disampaikan oleh Divisi Humas Polri.
Cuitan ini seolah mempertanyakan relevansi empat program yang dibuat Polri dengan fungsi utamanya sebagai aparat.
YLBHI tampaknya ingin menyoroti apakah Polri masih berfokus pada tugas utamanya dalam menjaga ketertiban dan melayani masyarakat dalam aspek hukum, atau justru semakin jauh dari perannya dengan masuk ke dalam bidang ketahanan pangan yang lebih cocok ditangani oleh kementerian terkait.
Reaksi dari warganet pun bermunculan menanggapi kritik YLBHI terhadap langkah Polri ini.
Sebagian warganet menilai bahwa Polri seharusnya lebih fokus pada tugas utamanya, terutama dalam menangani laporan masyarakat yang masih sering terkendala.
"Ngurus laporan masyarakat aja belum beres, malah ditambah hal-hal lain." tulis akun @res*** dalam balasannya terhadap cuitan YLBHI.
Komentar ini mencerminkan pandangan sebagian masyarakat yang merasa bahwa Polri seharusnya lebih memprioritaskan penyelesaian berbagai permasalahan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, ketimbang memperluas tugasnya ke bidang yang bukan merupakan tugas inti mereka.
Beberapa kasus laporan masyarakat yang belum tertangani dengan baik sering menjadi sorotan publik, sehingga keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan justru menimbulkan tanda tanya besar. (*/Risco)
