Soroti Program MBG Hingga CKG, Politikus Demokrat Nilai Presiden Prabowo Sedang Berupaya Tepati Janjinya

Potret momen ketika Presiden RI, Prabowo Subianto sedang meninjau program makan bergizi gratis
Potret momen ketika Presiden RI, Prabowo Subianto sedang meninjau program makan bergizi gratis Source: (Foto/Instagram/@presidenrepublikindonesia)

Nasional, gemasulawesi - Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menilai bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, sedang berupaya menepati janji-janji yang telah disampaikan saat kampanye.

Pernyataan ini muncul setelah Andi Arief menyoroti beberapa program utama yang dijalankan pemerintahan Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis (CKG), serta kebijakan swasembada pangan dan energi.

Melalui akun X resminya, @Andiarief__, pada Rabu, 12 Februari 2025, Andi Arief mengingatkan bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini merupakan bagian dari janji kampanye yang sedang diwujudkan oleh Presiden Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan langkah untuk mengurangi kebocoran yang selama ini tidak hanya menyebabkan pemborosan, tetapi juga berpotensi menjadi celah korupsi.

Baca Juga:
Fokuskan Pembangunan, Basuki Hadimuljono Sebut Semua Pegawai OIKN Bakal Berkantor di IKN pada Maret 2025

"Pak Prabowo sedang berupaya kuat janjinya dijalankan, MBG, cek kesehatan, food estate, swasembada pangan/energi dll, termasuk efisiensi menekan kebocoran yg selama ini bukan hanya pemborosan tapi juga menjadi sumber korupsi. Presiden yg mau tepati janji baik bukan?" tulis Andi Arief dalam cuitannya.

Cuitan tersebut pun menuai beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian menyetujui bahwa Prabowo tengah menjalankan program yang dijanjikan, tetapi ada juga yang mengkritisi langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Beberapa warganet mempertanyakan mengapa efisiensi anggaran tidak dimulai dari perampingan kabinet yang dinilai terlalu besar.

Baca Juga:
Gembong Narkoba Fredy Pratama Masih Beroperasi, Polri Gagalkan Penyelundupan 135 Kg Sabu di Aceh

Mereka menyoroti keberadaan jabatan wakil menteri (wamen) hingga staf khusus (stafsus) yang masih tetap ada meskipun pemerintah tengah melakukan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.

Warganet berpendapat bahwa dengan merampingkan jumlah pejabat dalam kabinet, negara bisa lebih menghemat anggaran tanpa harus memangkas dana kementerian yang berpotensi berdampak pada pelayanan publik.

Akun @agh*** menyebut bahwa perampingan kabinet bisa menjadi salah satu langkah awal yang lebih efektif dalam upaya efisiensi anggaran.

"Dengan merampingkan kabinet bisa jadi salah satu tambahan untuk efisiensi," tulis warganet tersebut dalam balasannya.

Baca Juga:
Menhan RI Sjafrie Lantik Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Faizal Assegaf: Sangat Memalukan, Tidak Profesional

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah mulai menjalankan berbagai program yang menjadi bagian dari janji kampanye.

Program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa sekolah telah diluncurkan, diikuti oleh program cek kesehatan gratis yang dimulai pada 10 Februari 2025 lalu.

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Meskipun program-program tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, kritik mengenai perampingan kabinet terus mencuat di media sosial.

Publik menantikan bagaimana langkah pemerintah selanjutnya dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Fokuskan Pembangunan, Basuki Hadimuljono Sebut Semua Pegawai OIKN Bakal Berkantor di IKN pada Maret 2025

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyebut bahwa pegawai OIKN akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Maret 2025

Gembong Narkoba Fredy Pratama Masih Beroperasi, Polri Gagalkan Penyelundupan 135 Kg Sabu di Aceh

Fredy Pratama masih mengendalikan sindikasi narkotika di Indonesia, dengan Polri menangkap 4 tersangka dan menyita barang bukti.

Menhan RI Sjafrie Lantik Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Faizal Assegaf: Sangat Memalukan, Tidak Profesional

Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti langkah Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus

Pengamat Nilai Presiden Prabowo Perlu Menyingkirkan Sosok Raja Kecil yang Melawan Perintah Efisiensi Anggaran

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut Presiden Prabowo perlu menyingkirkan sosok yang disebut raja kecil yang melawan perintah efisiensi

Ketua MUI Soal Gua di Tasikmalaya yang Dianggap Bisa Tembus ke Makkah: Masyarakat Butuh Bimbingan ke Arah yang Benar

Ketua MUI Cholil Nafis memberikan komentarnya terkait fenomena masyarakat yang percaya Gua Safarwadi di Tasikmalaya bisa tembus ke Makkah

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;