Nasional, gemasulawesi - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam menjalankan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, meskipun terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Sebagai bagian dari langkah penghematan nasional, BNPT melakukan efisiensi sebesar 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025.
Langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan pemangkasan anggaran pemerintah, baik di tingkat APBN maupun APBD, dengan total pemotongan mencapai Rp306,69 triliun.
Pemotongan anggaran ini dilakukan guna mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan dalam kebijakan ekonomi nasional.
Meski demikian, BNPT memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat upaya mereka dalam memberantas tindak pidana terorisme.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, BNPT tetap berpegang teguh pada tugasnya untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme melalui berbagai strategi pencegahan dan penindakan.
Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, menegaskan bahwa lembaganya mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, sembari tetap memastikan bahwa upaya pemberantasan terorisme di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami (BNPT) optimistis bahwa upaya penanggulangan terorisme di Indonesia akan tetap berjalan sesuai amanat UU di tengah kebijakan yang baru (efisiensi anggaran)," jelas Eddy Hartono dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Selain mendukung kebijakan efisiensi, BNPT juga menegaskan komitmennya untuk turut serta dalam mewujudkan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI melalui langkah-langkah kolaboratif.
Konsep Astacita, yang menjadi visi kepemimpinan saat ini, mencakup berbagai program strategis, termasuk penguatan pertahanan dan keamanan nasional.
Eddy menjelaskan bahwa BNPT akan berperan aktif dalam implementasi poin ke-2 Astacita dalam program kerja ke-8, yang berfokus pada penguatan sinergi antara instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.
Dengan pendekatan ini, BNPT berharap dapat tetap menjalankan tugasnya secara optimal meskipun berada dalam keterbatasan anggaran.
Melalui strategi efisiensi yang diterapkan secara hati-hati, BNPT memastikan bahwa setiap kebijakan dan program kerja yang dijalankan tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat dari ancaman terorisme. (*/Risco)
