Nasional, gemasulawesi - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah tidak akan berdampak pada alokasi dana beasiswa, termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat setelah muncul kabar yang menyebut bahwa efisiensi anggaran berpotensi memengaruhi pendanaan beasiswa KIP.
Beberapa pihak sebelumnya mempertanyakan apakah kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada anggaran pendidikan, khususnya program beasiswa yang telah membantu banyak mahasiswa kurang mampu.
Isu ini berkembang di tengah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di berbagai sektor.
Mendiktisaintek menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa KIP tetap utuh dan tidak mengalami pemotongan.
Menurutnya, pemerintah memahami pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara, sehingga tidak akan mengorbankan anggaran beasiswa dalam kebijakan efisiensi anggaran.
"Pendidikan adalah hak semua warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah," kata Mendiktisaintek di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.
Selain memastikan bahwa dana beasiswa KIP tetap aman, Satryo Soemantri Brodjonegoro juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan berdampak pada anggaran pendidikan tinggi secara keseluruhan.
Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu khawatir akan adanya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai dampak dari kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menyampaikan hal serupa. Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan atau pengurangan anggaran untuk beasiswa KIP Kuliah pada Tahun Anggaran 2025.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.
Sri Mulyani menjelaskan saat ini jumlah penerima beasiswa KIP Kuliah untuk Tahun Anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa dengan nilai total sebesar Rp14,70 triliun.
Dengan jumlah penerima yang cukup besar, pemerintah berkomitmen untuk tetap mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Hal ini menunjukkan bahwa program beasiswa tetap menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pemerintah.
Selain itu, Sri Mulyani juga memastikan bahwa program beasiswa lainnya tetap berjalan sesuai rencana.
Salah satu program yang tetap berlanjut adalah beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang saat ini telah diberikan kepada sebanyak 40.030 penerima.
Dengan pernyataan dari Mendiktisaintek dan Menteri Keuangan, mahasiswa diharapkan tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan beasiswa KIP Kuliah. (*/Risco)
