Nasional, gemasulawesi - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapan terkait aksi demo bertema "Indonesia Gelap" yang digelar oleh mahasiswa di sejumlah wilayah Indonesia.
Aksi demonstrasi ini mulai berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, dengan membawa sejumlah tuntutan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Para mahasiswa menyoroti berbagai persoalan yang mereka anggap sebagai dampak dari kebijakan pemerintah saat ini.
Aksi demonstrasi mahasiswa ini mendapat perhatian publik karena berlangsung di beberapa daerah dengan skala yang cukup besar.
Para demonstran menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang mereka nilai kurang berpihak pada rakyat.
Mereka menyoroti berbagai aspek, termasuk kebijakan anggaran dan isu ekonomi yang dianggap berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Prasetyo Hadi meminta masyarakat, terutama mahasiswa, untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang baru berjalan selama 100 hari di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan saat ini terus mencari solusi untuk berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Menurut Prasetyo Hadi, Prabowo baru menjabat selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul.
Dalam pandangannya, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari demokrasi, dan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah bentuk dari hak tersebut.
Namun, ia menilai bahwa narasi yang dibawa oleh para mahasiswa dalam aksi "Indonesia Gelap" tidak mencerminkan realitas yang ada.
Menurut Prasetyo Hadi, narasi Indonesia Gelap yang dibawa mahasiswa tidak tepat, Prasetyo pun menegaskan bahwa pemerintah berusaha menyongsong Indonesia bangkit. Prasetyo juga mengajak masyarakat untuk optimis.
"Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," kata Prasetyo Hadi di Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025.
Lebih lanjut, ia menyoroti salah satu tuntutan utama mahasiswa terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
Menurutnya, mahasiswa sebaiknya lebih cermat dalam memahami kebijakan ini sebelum menyampaikan kritik.
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, telah memberikan penjelasan rinci mengenai unsur-unsur yang terkena efisiensi, dan langkah ini diambil untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif.
Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memangkas pengeluaran yang dianggap kurang produktif, seperti seminar atau acara seremonial yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.
Dengan pemangkasan ini, anggaran dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi rakyat.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini bukanlah langkah yang akan menghambat kinerja pemerintahan atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara optimal demi kepentingan publik. (*/Risco)
