Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang para kepala daerah dari partainya untuk mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi ini tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam surat tersebut, Megawati meminta seluruh kepala daerah yang diusung PDIP dan sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera menghentikan perjalanan dan kembali ke rumah masing-masing.
Acara pembekalan yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025 itu sebelumnya diperuntukkan bagi para kepala daerah, termasuk mereka yang berasal dari PDIP.
Namun, keputusan mendadak dari Megawati mengubah rencana tersebut dan memicu spekulasi terkait latar belakang politik dari instruksi tersebut.
Instruksi ini muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang berkembang, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Penahanan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai bagian dari eskalasi hubungan politik antara PDIP dan pemerintahan saat ini.
Keputusan Megawati untuk menarik kepala daerah dari partainya dari agenda di Akmil Magelang memperkuat dugaan bahwa PDIP tengah mengambil langkah politik tertentu di tengah situasi yang semakin kompleks.
Menanggapi langkah Megawati, Ray Rangkuti menilai bahwa keputusan tersebut adalah bentuk respons PDIP terhadap sinyal politik yang ditunjukkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, seakan sudah mengumumkan perpisahan politik dengan PDIP, terutama setelah memberikan pidato yang menegaskan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.
"Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP," jelas Ray Rangkuti pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo memang menjadi sorotan.
Posisi politik yang diambil oleh PDIP setelah Pilpres 2024 menunjukkan indikasi jarak yang semakin melebar antara partai tersebut dengan pemerintah yang akan datang.
Pernyataan Prabowo yang menegaskan bahwa tidak semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan semakin menguatkan spekulasi bahwa PDIP mungkin tidak akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo.
Selain itu, instruksi Megawati yang meminta kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri agenda di Akmil Magelang juga dipandang sebagai bentuk sikap politik partai terhadap dinamika kekuasaan saat ini.
Langkah ini menandakan bahwa PDIP tengah mengambil posisi yang lebih tegas dalam menghadapi perubahan arah politik yang terjadi pasca-pilpres. (*/Risco)
