Tak Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang, Wagub Jakarta Rano Karno Mengaku Bakal Hadir saat Penutupan

Potret Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno setelah momen pelantikan
Potret Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno setelah momen pelantikan Source: (Foto/Instagram/@si.rano)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa dirinya akan tetap hadir dalam penutupan retret atau pembekalan kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Meskipun ia tidak mengikuti rangkaian retret sejak awal, Rano memastikan bahwa ia akan hadir dalam agenda penutupan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025.

Retret yang digelar pada 21–28 Februari 2025 ini awalnya mengundang seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Namun, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) tidak menghadiri acara tersebut menyusul instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:
Tagar Kabur Aja Dulu Ramai di Media Sosial, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi Beri Respon Mengejutkan Soal Ini

Megawati secara resmi mengeluarkan surat instruksi yang meminta para kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda kehadiran mereka dalam retret.

Instruksi ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan dinamika politik nasional yang berkembang, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 Februari 2025," jelas Rano Karno di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025.

Meskipun memastikan kehadirannya dalam acara penutupan, Rano mengakui bahwa hingga saat ini instruksi dari Megawati agar kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret tersebut masih belum dicabut.

Baca Juga:
Usai Tahan Hasto Kristiyanto, Ketua KPK Setyo Budiyanto Pastikan Pencarian Harun Masiku Tetap Berlanjut

Hal ini berarti posisi resmi partai tetap meminta kadernya untuk tidak menghadiri acara yang berlangsung di Akmil Magelang.

Sementara itu, mengenai kehadiran Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam retret tersebut, Rano menyatakan bahwa hal itu perlu ditanyakan langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Ia menegaskan bahwa keputusan terkait partisipasi kepala daerah dari PDIP sepenuhnya berada di bawah arahan partai.

Namun, Rano membuka peluang bahwa dirinya bersama Pramono Anung mungkin akan mengikuti retret gelombang kedua yang rencananya akan diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga:
Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar Sirait: Silahkan Saja, Ini Adalah Negara Hukum

Gelombang kedua ini disebut-sebut sebagai alternatif bagi kepala daerah yang belum dapat mengikuti retret di Magelang.

Keputusan Rano untuk tetap hadir dalam penutupan acara ini menunjukkan posisinya sebagai pejabat daerah yang berupaya menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat, sekaligus tetap menghormati arahan partai.

Dalam situasi politik yang dinamis, keputusannya ini juga mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap kebijakan partai dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.

Di sisi lain, retret ini sendiri diadakan sebagai bagian dari pembekalan bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan yang lebih efektif.

Materi yang diberikan dalam kegiatan ini mencakup berbagai aspek kepemimpinan, pengelolaan pemerintahan daerah, serta strategi pembangunan yang berkelanjutan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Tagar Kabur Aja Dulu Ramai di Media Sosial, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi Beri Respon Mengejutkan Soal Ini

Anwar Sanusi merespons tagar #KaburAjaDulu dengan menyoroti pentingnya keterampilan dan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja.

Usai Tahan Hasto Kristiyanto, Ketua KPK Setyo Budiyanto Pastikan Pencarian Harun Masiku Tetap Berlanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan proses pencarian buronan Harun Masiku masih berlanjut, walaupun Hasto Kristiyanto sudah ditahan

Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar Sirait: Silahkan Saja, Ini Adalah Negara Hukum

Menteri Maruarar Sirait turut mengomentari tuntutan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang ingin KPK memeriksa keluarga Jokowi

Soroti Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Umar Hasibuan Nilai PDIP Sedang Mendapatkan Karma

Pegiat media sosial, Umar Hasibuan menyoroti penahanan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang dilakukan oleh KPK

Curiga dengan Proyek Danantara di Era Presiden Prabowo, Dokter Tifa: Super Holding apa Super Rampok Ini?

Pegiat media sosial, Dokter Tifa mencurigai peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;