Tak Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang, Wagub Jakarta Rano Karno Mengaku Bakal Hadir saat Penutupan

Potret Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno setelah momen pelantikan
Potret Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno setelah momen pelantikan Source: (Foto/Instagram/@si.rano)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa dirinya akan tetap hadir dalam penutupan retret atau pembekalan kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Meskipun ia tidak mengikuti rangkaian retret sejak awal, Rano memastikan bahwa ia akan hadir dalam agenda penutupan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025.

Retret yang digelar pada 21–28 Februari 2025 ini awalnya mengundang seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Namun, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) tidak menghadiri acara tersebut menyusul instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:
Tagar Kabur Aja Dulu Ramai di Media Sosial, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi Beri Respon Mengejutkan Soal Ini

Megawati secara resmi mengeluarkan surat instruksi yang meminta para kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda kehadiran mereka dalam retret.

Instruksi ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan dinamika politik nasional yang berkembang, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 Februari 2025," jelas Rano Karno di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025.

Meskipun memastikan kehadirannya dalam acara penutupan, Rano mengakui bahwa hingga saat ini instruksi dari Megawati agar kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret tersebut masih belum dicabut.

Baca Juga:
Usai Tahan Hasto Kristiyanto, Ketua KPK Setyo Budiyanto Pastikan Pencarian Harun Masiku Tetap Berlanjut

Hal ini berarti posisi resmi partai tetap meminta kadernya untuk tidak menghadiri acara yang berlangsung di Akmil Magelang.

Sementara itu, mengenai kehadiran Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam retret tersebut, Rano menyatakan bahwa hal itu perlu ditanyakan langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Ia menegaskan bahwa keputusan terkait partisipasi kepala daerah dari PDIP sepenuhnya berada di bawah arahan partai.

Namun, Rano membuka peluang bahwa dirinya bersama Pramono Anung mungkin akan mengikuti retret gelombang kedua yang rencananya akan diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga:
Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar Sirait: Silahkan Saja, Ini Adalah Negara Hukum

Gelombang kedua ini disebut-sebut sebagai alternatif bagi kepala daerah yang belum dapat mengikuti retret di Magelang.

Keputusan Rano untuk tetap hadir dalam penutupan acara ini menunjukkan posisinya sebagai pejabat daerah yang berupaya menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat, sekaligus tetap menghormati arahan partai.

Dalam situasi politik yang dinamis, keputusannya ini juga mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap kebijakan partai dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.

Di sisi lain, retret ini sendiri diadakan sebagai bagian dari pembekalan bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan yang lebih efektif.

Materi yang diberikan dalam kegiatan ini mencakup berbagai aspek kepemimpinan, pengelolaan pemerintahan daerah, serta strategi pembangunan yang berkelanjutan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Tagar Kabur Aja Dulu Ramai di Media Sosial, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi Beri Respon Mengejutkan Soal Ini

Anwar Sanusi merespons tagar #KaburAjaDulu dengan menyoroti pentingnya keterampilan dan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja.

Usai Tahan Hasto Kristiyanto, Ketua KPK Setyo Budiyanto Pastikan Pencarian Harun Masiku Tetap Berlanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan proses pencarian buronan Harun Masiku masih berlanjut, walaupun Hasto Kristiyanto sudah ditahan

Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar Sirait: Silahkan Saja, Ini Adalah Negara Hukum

Menteri Maruarar Sirait turut mengomentari tuntutan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang ingin KPK memeriksa keluarga Jokowi

Soroti Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Umar Hasibuan Nilai PDIP Sedang Mendapatkan Karma

Pegiat media sosial, Umar Hasibuan menyoroti penahanan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang dilakukan oleh KPK

Curiga dengan Proyek Danantara di Era Presiden Prabowo, Dokter Tifa: Super Holding apa Super Rampok Ini?

Pegiat media sosial, Dokter Tifa mencurigai peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;