Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Umar Hasibuan turut menyoroti penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus tersebut.
Penahanan ini menjadi perbincangan luas di kalangan publik, terutama mengingat posisi Hasto sebagai salah satu petinggi partai besar di Indonesia.
KPK sendiri menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto murni berdasarkan penegakan hukum dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.
Namun, Hasto sebelumnya sempat menyatakan bahwa dirinya merasa menjadi korban dari proses politik hukum yang sedang berlangsung.
Menyoroti kejadian ini, Umar Hasibuan memberikan pendapatnya melalui cuitan di akun X resminya pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dalam cuitannya, Umar menilai bahwa apa yang terjadi pada Hasto dan PDIP adalah bentuk karma atas kebijakan yang mereka dukung di masa lalu.
Menurut Umar, PDIP pernah menjadi pihak yang paling vokal dalam revisi Undang-Undang KPK.
Umar juga menyinggung bagaimana revisi tersebut berdampak pada pemecatan 57 pegawai KPK yang sebelumnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Dulu kalianlah PDIP yg terdepan revisi UU KPK. Skrg kalian rasakan KPK menghancurkan kalian. Dulu kalian rusak karir 57 pegawai terbaik KPK pdhl mrklah jd garda terdepan penangkapan koruptor kakap dinegeri ini. Mamam tuh penjara." tulis Umar Hasibuan.
Cuitan tersebut memancing berbagai reaksi dari publik.
Sebagian netizen setuju dengan pernyataan Umar dan menganggap bahwa revisi UU KPK yang dulu didukung PDIP kini menjadi bumerang bagi partai tersebut.
Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pernyataan Umar terlalu menyederhanakan situasi.
Beberapa kalangan menilai bahwa kasus yang menimpa Hasto adalah bagian dari dinamika hukum yang tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan revisi UU KPK.
Di tengah berbagai polemik yang muncul, Hasto Kristiyanto kini harus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.
Publik akan terus mengawasi perkembangan kasus ini, terutama mengingat posisi strategisnya dalam partai. (*/Risco)
