Curiga dengan Proyek Danantara di Era Presiden Prabowo, Dokter Tifa: Super Holding apa Super Rampok Ini?

Tangkap layar video yang menampilkan pegiat media sosial, Dokter Tifa
Tangkap layar video yang menampilkan pegiat media sosial, Dokter Tifa Source: (Foto/Instagram/@tifauziatyassuma)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tyassuma, M.Sc, yang dikenal dengan nama Dokter Tifa, menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Danantara dirancang sebagai badan pengelola dana kekayaan negara Indonesia dengan tujuan menginvestasikan sumber daya dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor.

Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari 2025.

Pemerintah berharap badan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Baca Juga:
Mahfud MD Soal Grup Band Sukatani yang Bikin Klarifikasi Karena Lagu Kritik Polri: Mestinya Tak Perlu Minta Maaf

Langkah ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen dalam lima tahun ke depan yang telah dicanangkan pemerintah.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Jumat, 14 Februari 2025, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan berfokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional.

"Danantara yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor," jelas Presiden Prabowo.

Di tengah optimisme pemerintah, sejumlah pihak menyampaikan pandangan kritis terhadap badan investasi ini.

Baca Juga:
Pengamat Soal Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Agar Tak Ikut Retret: Respons PDIP atas Pernyataan Prabowo

Salah satunya adalah Dokter Tifa, yang mempertanyakan apakah Danantara benar-benar akan menjadi super holding yang bermanfaat bagi negara atau justru akan menjadi alat penyimpangan yang merugikan rakyat.

Melalui cuitan di akun X resminya pada Jumat, 21 Februari 2025, Dokter Tifa mengungkapkan kecurigaannya terhadap efektivitas Danantara dalam konteks tata kelola pemerintahan Indonesia.

Ia menyoroti perbandingan antara Danantara dan Temasek, badan pengelola investasi milik pemerintah Singapura yang dianggap berhasil dalam mengelola aset negara.

Menurutnya, membandingkan kedua institusi tersebut tidaklah relevan mengingat tingkat korupsi di Indonesia yang berbeda jauh dengan Singapura.

Baca Juga:
PDIP Minta Kadernya Tak Ikut Retret di Magelang, Dedi Mulyadi: Sudah Jadi Kepala Daerah Maka Harus Patuh Pemerintah

"DANANTARA, Super Holding apa Super Rampok ini? Bayangkan, negara sarat Koruptor, mau bikin Superholding seperti Temasek Singapura. Padahal Koruptor udah berderet dari ujung ke ujung. Kalo Singapura ada yang berani Korup, langsung digantung. Lha di sini? Malah dikasih jabatan," tulis cuitan Dokter Tifa.

Pernyataan tersebut menuai berbagai tanggapan dari publik.

Sebagian mendukung kritik yang disampaikan Dokter Tifa dengan alasan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.

Mereka khawatir bahwa Danantara justru akan menjadi ladang korupsi baru yang sulit diawasi.

Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa pembentukan badan investasi semacam ini adalah langkah maju yang perlu didukung, asalkan ada sistem pengawasan yang ketat dan transparan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Mahfud MD Soal Grup Band Sukatani yang Bikin Klarifikasi Karena Lagu Kritik Polri: Mestinya Tak Perlu Minta Maaf

Komentar mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD terkait polemik band Sukatani yang minta maat atas lagunya yang dinilai singgung kepolisian

Pengamat Soal Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Agar Tak Ikut Retret: Respons PDIP atas Pernyataan Prabowo

Begini pandangan dari pengamat Ray Rangkuti mengenai Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret

PDIP Minta Kadernya Tak Ikut Retret di Magelang, Dedi Mulyadi: Sudah Jadi Kepala Daerah Maka Harus Patuh Pemerintah

Begini komentar dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengenai instruksi Ketum PDIP yang meminta kepala daerah PDIP tidak ikut retret

Jalani Rakor Pertama Sebagai Mendiktisaintek, Brian Yuliarto Pastikan Tidak Ada Kenaikan Biaya UKT Bagi Mahasiswa

Mendiktisaintek RI, Brian Yuliarto menegaskan bahwa tidak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal atau UKT bagi mahasiswa

Fahri Hamzah Puji Prasetyo Hadi yang Temui Mahasiswa Demo: Bangga Punya Mensesneg yang Berani Bicara ke Demonstran

Fahri Hamzah memuji tindakan Mensesneg RI, Prasetyo Hadi yang menemui dan berinteraksi dengan demonstran mahasiswa di Jakarta

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;