Nasional, gemasulawesi - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, turut menyoroti kabar mengenai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang disebut terlibat pemenangan salah satu paslon di Pilkada Serang 2024.
Kabar tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencermati bukti dan fakta yang mengindikasikan adanya pelanggaran dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas.
MK menilai terdapat pertautan kepentingan antara Mendes Yandri dengan kemenangan pasangan calon tersebut. Hal ini disebabkan karena status Ratu Rachmatuzakiyah yang merupakan istri dari Yandri Susanto.
Temuan ini diungkapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang untuk Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Menanggapi kabar ini, Guntur Romli memberikan komentarnya melalui cuitan di akun X resminya, @GunRomli, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Ia menyoroti keterlibatan Yandri Susanto dalam Pilkada Serang dan membandingkannya dengan tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024.
Menurut Guntur, tindakan Yandri Susanto dalam Pilkada Serang mirip dengan langkah yang diambil Jokowi pada Pilpres 2024.
Ia menilai bahwa Jokowi turut campur dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gibran, yang kemudian diperkuat oleh ucapan terima kasih dari Prabowo kepada Jokowi pada perayaan HUT Partai Gerindra 2025.
Bagi Guntur, pernyataan Prabowo itu secara tidak langsung mengonfirmasi dugaan keterlibatan Jokowi dalam Pilpres sebelumnya.
"Jokowi juga cawe-cawe pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 | konteks ucapan terima kasih Prabowo di HUT Gerindra," tulis Guntur Romli dalam cuitannya.
Pernyataan Guntur Romli ini menambah panas perdebatan terkait keterlibatan pejabat negara dalam proses politik dan pemilu.
Sejak Pilpres 2024, isu mengenai cawe-cawe politik oleh presiden dan pejabat tinggi negara terus menjadi sorotan.
Sejumlah pihak menilai bahwa keberpihakan pejabat dalam pemilu dapat mengaburkan netralitas negara dalam demokrasi.
Seiring berkembangnya isu ini, publik akan terus menunggu bagaimana respons dari pemerintah dan lembaga terkait terhadap dugaan keterlibatan Mendes PDT dalam Pilkada Serang.
Sementara itu, pernyataan Guntur Romli semakin memperkuat opini bahwa fenomena cawe-cawe politik bukanlah hal baru di Indonesia, melainkan pola yang terus berulang dalam setiap pemilu dan pilkada. (*/Risco)
