Nasional, gemasulawesi - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, turut menanggapi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kasus korupsi yang terjadi di Pertamina.
Ahok sebelumnya menyebut bahwa orang-orang yang bekerja di Pertamina Patra Niaga, tempat dugaan praktik korupsi terjadi, berasal dari Petral, perusahaan yang dahulu dikenal sebagai sarang mafia migas sebelum akhirnya dibubarkan oleh pemerintah.
Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Riva Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak di Pertamina.
Menurut Ahok, keberadaan orang-orang dari Petral di Patra Niaga menimbulkan pertanyaan besar tentang reformasi yang dilakukan di sektor migas.
Dalam pandangannya, hanya Direktur Utama Pertamina dan Menteri BUMN yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang Dirut di lingkungan Pertamina.
Menanggapi hal tersebut, Guntur Romli menyampaikan pandangannya melalui akun X resminya, @GunRomli, pada 1 Maret 2025.
Menurut Guntur Romli, pernyataan Ahok dapat menarik kesimpulan jika jaringan mafia Petral masih bertahan di Pertamina, dan bahkan diduga tetap dibiarkan ada oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.
"Jadi kesimpulannya, kalau rezim dan mafia Petral masih terus bercokol di Pertamina, jangan-jangan hal itu memang dipelihara," tulis Guntur Romli.
Pernyataan Guntur Romli ini membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana reformasi di tubuh Pertamina berjalan setelah pembubaran Petral.
Kemudian, Guntur Romli juga mengkritik Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menilai bahwa Menteri BUMN tidak mungkin tidak mengetahui keberadaan eks anggota Petral di Pertamina Patra Niaga.
Oleh karena itu, ia meminta Erick Thohir untuk membantah pernyataan Ahok.
"Menteri BUMN gak mungkin gak tahu.. Pak menteri, silakan bantah pernyataan Ahok itu," lanjut Guntur Romli dalam cuitannya.
Baca Juga:
DPR RI Sebut PSU Pilkada 2024 Berpotensi Habiskan Biaya Hingga 1 Triliun, Begini Rincian Anggarannya
Pernyataan ini memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet mendukung pernyataan Guntur Romli dan meminta Menteri BUMN memberikan klarifikasi mengenai hal ini.
Mereka menilai bahwa jika memang ada jaringan lama yang masih beroperasi, pemerintah harus bertindak lebih tegas dalam membersihkan Pertamina dari praktik-praktik yang merugikan negara. (*/Risco)
