Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Muhammad Said Didu turut menyoroti rapat DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di hotel mewah di Jakarta.
Diketahui bahwa rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI bersama pemerintah dilaksanakan di Hotel Fairmont, Jakarta, yang dikenal sebagai salah satu hotel bintang lima di ibu kota.
Publik menilai bahwa rapat tersebut seharusnya tidak diadakan di tempat mewah, terutama di tengah upaya pemerintah yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.
Banyak pihak mempertanyakan alasan pemilihan lokasi, mengingat ada banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk rapat tanpa harus mengeluarkan anggaran besar.
Menanggapi sorotan publik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa DPR sebenarnya juga terkena kebijakan efisiensi anggaran hingga 50 persen.
Namun, ia memastikan bahwa pelaksanaan rapat di akhir pekan tersebut menggunakan dana cadangan dengan pertimbangan yang matang.
Menurutnya, pembahasan RUU ini termasuk strategis dan mendesak sehingga tetap harus dilakukan dengan baik.
"Jadi kalau keterkaitan dengan penghematan, ini kita masih punya anggaran cadangan dari yang 50 persen dengan sangat hati-hati," ucap Indra pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Pernyataan tersebut justru memicu reaksi dari Said Didu yang tampak tidak sependapat dengan pembelaan yang diberikan.
Melalui akun X resminya, @msaid_didu pada Minggu 16 Maret 2025, Said menyoroti dana cadangan yang disebut oleh Sekjen DPR dan menyebut bahwa rakyat bisa marah jika mengetahui anggaran tetap digunakan untuk rapat di hotel mewah.
Menurutnya, jika dana cadangan saja sudah digunakan untuk hal seperti ini, maka anggaran utama bisa saja lebih besar penggunaannya untuk hal-hal yang tidak perlu.
"Cadangannya aja bisa rapat di hotel mewah - apalagi anggaran benarnya. Rakyat bisa ngamuk atas kelakuan kalian," tulis Said Didu dalam cuitannya.
Cuitan tersebut langsung mendapat banyak perhatian dari warganet.
Beberapa pengguna media sosial mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sikap DPR yang dianggap tidak mencerminkan semangat efisiensi anggaran yang mereka suarakan.
"Teriak teriak efesiensi. Faktanya wakil rakyat sendiri kelakuannya begini," tulis akun @mau***.
Banyak warganet lainnya yang memberikan komentar serupa, mengkritik bagaimana kebijakan efisiensi anggaran tampaknya tidak berlaku untuk para wakil rakyat sendiri.
Beberapa bahkan mempertanyakan apakah benar-benar diperlukan tempat mewah untuk membahas sebuah RUU, sementara masih ada banyak opsi lain yang lebih hemat biaya. (*/Risco)
