Nilai Indonesia Terdampak Tarif Impor AS, MPR Dorong Pemerintah Manfaatkan BRICS untuk Perluas Pasar Ekspor

Potret Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno ketika menyampaikan suatu hal dalam suatu rapat
Potret Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno ketika menyampaikan suatu hal dalam suatu rapat Source: (Foto/ANTARA/HO-MPR)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat sektor ekspor nasional, khususnya sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor baru yang ditetapkan oleh Amerika Serikat.

Dalam kebijakan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak signifikan, dengan tarif mencapai 32 persen.

Kebijakan baru AS ini dinilai berpotensi menekan perekonomian nasional jika tidak diantisipasi dengan langkah-langkah strategis.

Menanggapi situasi tersebut, Eddy menilai bahwa pemerintah harus memanfaatkan keanggotaannya di forum ekonomi internasional BRICS sebagai jalan alternatif untuk memperluas pasar ekspor.

Baca Juga:
Soroti Ketua KPK di Dalam Jajaran Komite Pengawasan Danantara, Said Didu: Seharusnya Penegak Hukum Tidak Masuk

Menurutnya, langkah ini penting agar ketergantungan Indonesia terhadap pasar tertentu bisa dikurangi, dan pada saat yang sama menjaga stabilitas neraca perdagangan nasional.

Dalam pandangan Eddy, pasar di negara-negara anggota BRICS dapat menjadi solusi konkret dalam menghadapi hambatan dagang dari negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat.

“Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah bergerak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota tetap BRICS. Sekarang waktunya memanfaatkan status anggota tetap BRICS guna perluas pasar ekspor,” jelas Eddy pada Sabtu 5 April 2025.

Eddy juga menegaskan bahwa langkah tersebut perlu segera direalisasikan agar Indonesia tidak terlalu terdampak oleh kebijakan seperti yang sedang diterapkan oleh AS.

Baca Juga:
Dorong Pemerintah Indonesia Lawan Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat, Adi Prayitno: Kita Bangsa Strong

Ia menambahkan bahwa BRICS memiliki potensi besar sebagai pasar alternatif, karena terdiri dari negara-negara berkembang dengan populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Menurut Eddy, jika strategi ini dijalankan dengan serius, maka Indonesia bisa mempertahankan kinerja ekspornya dan menghindari potensi penurunan pendapatan negara dari sektor perdagangan.

Selain itu, pemanfaatan BRICS juga dipandang sebagai peluang untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, sekaligus mempererat hubungan dagang dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

Melalui pandangan ini, Eddy berharap pemerintah dapat mengambil inisiatif lebih cepat dan taktis dalam menjawab tantangan global, khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekspor nasional.

Baca Juga:
Kuasa Hukum Korban Yakin Oknum TNI AL Lakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Kalsel, Begini Alasannya

Ia juga mengingatkan agar jangan sampai kebijakan luar negeri negara lain membuat perekonomian nasional terpuruk karena lemahnya diversifikasi pasar ekspor.

Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk memperkuat eksistensinya di pasar internasional melalui jalur-jalur baru seperti BRICS. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soroti Ketua KPK di Dalam Jajaran Komite Pengawasan Danantara, Said Didu: Seharusnya Penegak Hukum Tidak Masuk

Pegiat media sosial, Said Didu menilai Ketua KPK seharusnya tidak masuk ke jajaran komite pengawasan di Danantara

Dorong Pemerintah Indonesia Lawan Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat, Adi Prayitno: Kita Bangsa Strong

Pengamat Adi Prayitno menilai pemerintah Indonesia perlu membalas kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat

Kuasa Hukum Korban Yakin Oknum TNI AL Lakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Kalsel, Begini Alasannya

Kuasa hukum korban pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru yakin tersangka oknum TNI AL melakukan pembunuhan berencana

Denny Siregar Nilai Hidayat Nur Wahid Cuma Cari Muka usai Minta Presiden Tetapkan 3 April Sebagai Hari NKRI

Denny Siregar menilai Hidayat Nur Wahid hanya cari muka ketika meminta Presiden tetapkan 3 April sebagai hari NKRI

Eks Stafsus Bantah Narasi Kemenkeu RI Tak Pernah Lapor Penggunaan Uang Hasil Pajak, Sebut Realisasi APBN Selalu Dirilis

Eks stafsus Menteri keuangan RI, Yustinus Prastowo bantah narasi Kemenkeu tidak menyampaikan penggunaan uang hasil pajak

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;