Nasional, gemasulawesi - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tengah menjadi perbincangan publik setelah dirinya mengunggah sejumlah video monolog di akun YouTube resminya.
Dalam beberapa video tersebut, Gibran membahas berbagai tema penting, mulai dari bonus demografi, hilirisasi, hingga masa depan Indonesia.
Unggahan-unggahan ini pun mengundang beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari yang mendukung hingga yang mengkritisi materi serta cara penyampaian yang dipilih Gibran.
Kehadiran video monolog dari seorang wakil presiden memang bukan sesuatu yang lazim dilakukan sebelumnya, sehingga menjadi perhatian tersendiri.
Namun, di tengah pro dan kontra yang muncul, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memberikan tanggapan positif terhadap langkah yang diambil Gibran.
Menurut Juri, unggahan video monolog tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi yang baik agar publik tidak menerima informasi yang bias.
"Kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar, karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres," ucap Juri pada Minggu 27 April 2025 di Jakarta.
Penilaian ini memperlihatkan bahwa dalam era keterbukaan informasi saat ini, penyampaian langsung dari sumbernya menjadi penting untuk menghindari penyebaran kabar yang keliru.
Menurut Juri, kehadiran pejabat publik di media sosial untuk memberikan informasi resmi justru bisa membantu memperjelas berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada masalah dengan unggahan video monolog Gibran yang berisi tanggapan terhadap sejumlah isu.
Bahkan, menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pejabat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Salah satu pekerjaan Pak Presiden Pak Wapres, para menteri ya bicara, menyampaikan hal yang menjadi kebijakan, masa orang bicara dilarang," tambah Juri.
Dalam konteks ini, keberanian Gibran untuk tampil langsung menyampaikan pemikirannya dapat dilihat sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Sebagai seorang pejabat publik, Gibran dianggap memiliki kewajiban untuk menjelaskan program-program pemerintah serta berbagai kebijakan penting lainnya secara langsung, agar rakyat bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. (*/Risco)
